ECONOMICS

Jadi Event Internasional Pertama, ICDD Akan Promosikan Bali Sudah Aman

Dominique Hilvy Febriani 09/11/2021 08:01 WIB

Kementerian Luar Negeri akan menggelar sebuah event diplomasi internasional pertama di Pulau Bali.

Jadi Event Internasional Pertama, ICDD Akan Promosikan Bali Sudah Aman. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Guna mendongkrak kembali pariwisata yang lesu selama masa pandemi Covid-19, Kementerian Luar Negeri akan menggelar sebuah event diplomasi internasional pertama di Pulau Bali.

Event bertajuk International Conference on Digital Diplomacy (ICDD) akan mulai digelar pada 16 November 2021 mendatang di Nusa Dua, Bali. Meski begitu, Kemeblu memastikan seluruh aspek keamanan mulai dari protokol kesehatan akan dipersiapkan dengan baik.

“Selama persiapan ICDD, kami telah memastikan berbagai aspek kesiapan dan kelayakan Bali dalam mematuhi protokol kesehatan baik secara infrastruktur maupun pelayanan,” ujar Direktur Jendral Informasi dan Diplomasi, Teuku Faizasyah, dalam Media Gathering ICDD 2021, belum lama ini.

Selain itu, penyelenggaraan ICDD di Bali diharapkan mampu meningkatkan semangat masyarakat Bali untuk menggiatkan pemulihan ekonomi serta sebagai promosi bahwa Bali telah kembali aman untuk dikunjungi.

“Pembukaan Bali ini juga menjadi langkah konkret dan momentum upaya pemulihan perekonomian dan pembukaan kembali pariwisata Indonesia,” pungkasnya.

Faiz menuturkan ICDD dimaksudkan sebagai forum untuk mempromosikan dan memperluas pertukaran ide dan pengalaman serta mencari peluang kerja sama di bidang diplomasi digital antarnegara di dunia.

Delegasi dari 21 negara akan turut berpartisipasi dalam ICDD, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, Chile, RRT, Fiji, Finlandia, India, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Korea Selatan, Singapura, Afrika Selatan, Thailand, Amerika Serikat, Inggris, dan Vietnam.

Faiz mengatakan tema yang diusung ICDD kali ini adalah “Unmasking Digital Diplomacy in The New Normal”. Pemilihan tema menyesuaikan dengan kondisi yang sedang sangat relevan bagi kita semua. Pandemi Covid-19 dan penggunaan masker telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita (new normal).

“Dalam kondisi ini, diplomasi menggunakan teknologi digital harus dimanfaatkan dan dikupas lebih jauh (unmasking) untuk kemasalahatan bersama, khususnya sektor ekonomi digital (termasuk UMKM) dan big data untuk pelindungan warga negara,” ujarnya.

ICDD diselenggarakan secara Hybrid, dengan mengundang Menteri atau pejabat setingkat Menteri sebagai HoD yang akan menyampaikan pre-recorded statement pada sesi Countries’ Review mengenai:
(i) Digital Diplomacy for Crisis Management atau
(ii) Digital Diplomacy and the New Era of Opportunities.
Panel Diskusi terdiri dari 4 (empat) panel yang berlangsung secara simultan dengan tema masing-masing:
(i) Inclusive Digital Economy: Benefits and Challenges,
(ii) Digital Innovation for SMEs,
(iii) Making Sense of Data and Digital Diplomacy, dan
(iv) Big Data and Crisis Management.

Adapun panelis akan terdiri dari; sektor pemerintah (Kominfo RI, Kemenkes RI, Kemenkop UKM RI, Digital Economy Promotion Agency Thailand, Dubai Digital Authority, Minara Chamber of Commerce), organisasi internasional (WHO, UNCTAD, DiploFoundation), sektor swasta (Buka Lapak, Fortumo Estonia, Enfuce Finlandia, Google), dan kalangan akademisi (Lowy Institute dan Oxford University)

ICDD bertujuan untuk memperluas pertukaran ide, keahlian, pengalaman dan mencari peluang untuk kerja sama masa depan dalam diplomasi digital di antara negara-negara di seluruh dunia.

“Peserta akan membahas topik-topik peran diplomasi digital dalam menghadapi pandemi, berbagai pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam menggunakan teknologi digital sebagai instrumen diplomatik, tantangan, peluang, dan masa depan diplomasi digital, kolaborasi dan dukungan dalam kerjasama regional,” ujarnya.

Faiz mengatakan ICDD 2021 akan mengadopsi Bali Message yang diharapkan mampu mengidentifikasi sektor-sektor kerja sama di bidang diplomasi digital yang dapat dikolaborasikan dan menghasilkan hasil konkret seperti policy recommendation untuk menjawab peluang dan tantangan diplomasi digital di masa yang akan datang maupun bermanfaat dalam penanganan dan pemulihan di masa krisis seperti pada masa Pandemi COVID-19. (TYO)

SHARE