Jadi Perdebatan di Masyarakat, Ini Dampak Kelangkaan dan Kenaikan Harga BBM
kritisnya harga minyak berimbas pada kesulitan pemerintah Indonesia dalam memenuhi anggaran pembangunan.
IDXChannel - Bagaimana dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terhadap perekonomian? Pertanyaan serupa sering dilayangkan ketika harga BBM mengalami kenaikan. Kenaikan harga BBM bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini. Sejak masa pemerintahan Soeharto hingga Joko Widodo sekarang ini, harga BBM terus merangkak naik. Hanya Presiden B.J Habibie yang tidak menaikkan harga BBM. Ia justru menurunkan harga BBM sebesar Rp200, dari semula Rp1.200 per liter menjadi Rp1.000 per liter.
Gejolak harga minyak dunia diketahui terjadi pada 1998. Kala itu, Indonesia mulai memasuki era Reformasi, sekaligus mengalami krisis moneter. Dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan bertajuk “Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Tingkat Inflasi Indonesia”, disebutkan bahwa kritisnya harga minyak berimbas pada kesulitan pemerintah Indonesia dalam memenuhi anggaran pembangunan. Pemerintah harus memberikan subsidi BBM bagi masyarakat dalam negeri. Hal itu sengaja dilakukan agar masyarakat tidak merasa terberatkan.
Sayangnya, keputusan pemerintah itu justru memberatkan usaha dalam memenuhi keuangan di APBN Indonesia per tahunnya. Sehingga, pemerintah terpaksa mengurangi subsidi BBM demi meringankan beban APBN. Ujungnya, kenaikan harga beberapa komoditas pun terjadi.
Menjawab pertanyaan di awal, dampak utama dari naiknya harga BBM adalah biaya sektor industri yang turut meningkat. Bersamaan dengan tarif angkutan yang juga melambung. Angka inflasi tentunya akan terjadi di seluruh sektor ekonomi. Dalam jurnal tersebut dijelaskan pula bahwa peningkatan harga BBM mengakibatkan inflasi pada beberapa kelompok komoditas, seperti makanan, transportasi, dan komunikasi.
Melansir tesis “Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Harga BBM di Indonesia”, kenaikan harga BBM di masa pemerintahan Soeharto memantik gelombang protes dari seluruh lapisan masyarakat. Akibatnya, terjadi sebuah kondisi bernama collective relative deprevation, sebagaimana yang dicetuskan Ted Gurr di tahun 1979. Artinya, masyarakat merasa sangat tertekan sehingga mereka bersatu untuk melakukan demonstrasi secara terus-menerus.
Namun demikian, kenaikan harga BBM juga memiliki dampak positif. Defisit neraca perdagangan, terutama yang berasal dari migas akan berkurang. Ditambah dengan menurunnya defisit anggaran. Selain itu, kenaikan harga BBM juga akan memaksa masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik, sehingga tingkat kemacetan bisa berkurang dan pencemaran atau polusi udara menurun.
Selain mengalami kenaikan harga BBM, kelangkaan BBM pun pernah melanda negeri ini. Hal tersebut sempat terjadi di tahun 2019. Kala itu, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, sebagaimana melansir Okezone, mengatakan bahwa cuaca buruk menjadi salah satu faktor kurangnya pasokan BBM ke masyarakat. Contohnya adalah ketika kapal pengangkut BBM tidak bisa merapat ke pelabuhan akibat cuaca ekstrem.
Faktor lainnya, adanya masyarakat yang membeli BBM dalam jumlah banyak. Hal ini jelas akan mengurangi pasokan. Kelangkaan BBM berupa solar dan pertalite juga melanda sebagian daerah di Indonesia pada Oktober 2021 lalu. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pembelian BBM, bersamaan dengan pemulihan ekonomi di Indonesia.
Kelangkaan BBM tentunya akan berakibat pada menurunnya ekonomi masyarakat. Mengingat BBM adalah bahan yang amat dibutuhkan masyarakat untuk transportasi dan menjalankan usaha. Apabila elemen penting ini langka, usaha masyarakat praktis akan tersendat dan ekonomi jadi melemah.
Mengatasi hal ini, pemerintah melakukan berbagai cara agar BBM tidak langka. Terutama, menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti saat ini. Mengutip Okezone, Bareskrim Polri melakukan pemantauan dan pengawasan dalam proses distribusi BBM di seluruh wilayah Indonesia. Arahan tersebut sudah disampaikan kepada jajaran Polda di semua wilayah. Tak hanya sebatas pengawasan distribusi, pihak kepolisian juga akan mengantisipasi adanya oknum atau pihak yang curang dan melanggar hukum dalam proses distribusi BBM. Sehingga, kegiatan penimbunan BBM bisa dicegah. Dengan begini, pasokan BBM ke masyarakat bisa tersalur dengan lancar, tanpa ada sedikit pun hambatan. (TSA)