Jangan Cuma di Modern Retail, Pedagang Minta Pemerintah Lakukan Operasi Pasar di 14.350 Titik

Harga sembako masih mahal, dan Pedagang ritel pun teriak meminta bantuan pemerintah untuk menggelar operasi pasar di seluruh pasar di Indonesia.

IDXChannel - Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar nyatanya masih melambung tinggi. Pedagang ritel pun teriak meminta bantuan pemerintah untuk menggelar operasi pasar.

Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Reynaldi Sarijowan, pada Senin (17/1/2022), mengatakan Ikappi tidak memiliki kewenangan seperti yang dimiliki kementerian dan lembaga terkait. Untuk itu para pedagang ritel tidak memiliki strategi menghadapi kenaikan harga selain mengontrol kebijakan pemerintah.

"kami hanya mengontrol dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah agar tepat sasaran kepada para pedagang pasar. Pemerintah sudah benar melakukan operasi pasar, tapi jangan hanya pasar modern," kata Reynaldi saat dihubungi MNC Portal Indonesia.

Diungkapkan Reynaldi, operasi pasar yang dilakukan sebagai salah satu strategi mengatasi kenaikan harga kebutuhan pokok tidak akan berdampak bila hanya dilakukan di pasar modern. Khususnya untuk harga komoditas minyak goreng. Menurutnya, operasi pasar akan efektif dilakukan di 14.350 pasar yang ada di seluruh Indonesia.

Selain itu, lanjut Reynaldi, subsidi minyak goreng sehraga Rp14.000 perliter yang diberikan pemerintah selama enam bulan ke depan harus dibarengi dengan revisi Harga Eceran Tertinggi (HET) di dalam negeri yang nilainya berkisar Rp11.000-12.000 per liter. Revisi tersebut harus dilakukan dengan mengundang pemangku kepentingan dari hulu hingga ke hilir atau dari produsen hingga ke pedagang.

"Strategi-strategi ini harus dilakukan dengan cepat mengingat banyak hari raya besar kedepanya muali dari bulan Ramadan hingga hari raya Idul Fitri," ungkapnya.

Terakhir, Reynaldi mengingatkan kepada pemerintah untuk mengelola tata niaga yang terjadi di lapangan. Dia menilai apabila tidak dikelola dengan baik, kenaikan harga yang terjadi setiap tahun tidak akan mengalami perubahan.

"Surplus harus disubsidi silang. Buka kepada publik peta wilayah produksi kita, agar kita sama sama mengawasi dan mengontrolnya. Sehingga tidak ada dugaan kartel yang bermain disini," pungkasnya. (FHM)