Jokowi Izinkan Ekspor CPO, DPR: Kebijakan Win-win Solution
DPR menilai di izinkannya kembali ekspor CPO sebagai kebijakan yang menguntungkan semua pihak alias win-win solution.
IDXChannel - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan kembali ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya dinilai sebagai kebijakan yang menguntungkan semua pihak alias win-win solution.
Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade melihat bahwa kebijakan Jokowi ini adalah win-win solution atau solusi yang menguntungkan semua pihak, karena menyelamatkan petani sawit sekaligus merilis program baru untuk membantu rakyat.
“Jadi intinya apa, keputusan Presiden kemarin, sekali lagi ini adalah Win-win solution, di satu sisi pemerintah ingin menyelamatkan 16 juta petani sawit, di satu sisi ya pemerintah juga mengeluarkan program baru, yakni Migor (minyak goreng) Rakyat,” kata Andre dalam Dialektika Demokrasi yang bertajuk “Bagaimana Sikap DPR Menghadapi Mafia Migor” di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (20/5/2022).
Andre menjelaskan, melalui program Migor Rakyat itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan menyiapkan minyak goreng murah di 10.000 titik dan dia pun sudah mengkonfirmasi pada Direktur Utama (Dirut) Holding Pangan bahwa BUMN di bawah holding pangan akan berupaya sampai akhir bulan Mei ini mendistribusi minyak goreng curah dengan harga Rp 14.000 di 5.000 titik dan bisa dibeli langsung oleh masyarakat.
“Rencananya ada 10.000 titik yang ID Food, 5.000 titik dan sisanya nanti mungkin ada Bulog dan juga teman-teman swasta lain. Dengan pengawasan aplikasi yang bisa memastikan bahwa harga yang sampai di tangan konsumen atau pembeli itu Rp 14.000 sesuai dengan HET (harga eceran tertinggi) pemerintah,” terangnya.
Andre melihat, saat Presiden memutuskan untuk mencabut kebijakan larangan ekspor minyak goreng ini, jumlah minyak goreng curah yang tersalurkan di masyarakat juga sudah lumayan banyak bahkan sudah 200 juta liter lebih atau meningkat dari 65 juta liter yang terkumpul di awal. Namun,
Indonesia masih gagal untuk memenuhi harapan rakyat terkait adanya dugaan bahwa oligarki di bisnis CPO ini tetap melakukan perlawanan dengan berbagai cara.
“Jadi dugaan kami di DPR, di Komisi VI terutama, bahwa memang ada perlawanan dari oligarki-oligarki dan sekali lagi ya oligarki-oligarki menunjukkan kesaktiannya dengan berhasil mencabut peraturan ini tapi dengan apa, diduga menggunakan petani Jadi mereka konsisten agar menurunkan harga TBS (tandan buah segar) sawit,” ungkap politikus Partai Gerindra ini.
Sehingga, kata Andre, ini sekaligus menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1 Tahun 2018 tidak berjalan efektif. Sehingga, saat pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22 Tahun 2022, tapi Permentan-nya tidak berjalan efektif, maka advokasi pemerintah terhadap petani sawit tidak berjalan secara efektif.
“Tidak diikuti keputusan pemerintah itu oleh pengusaha kelapa sawit, oligarki-oligarki ini,” tukas Andre.
Oleh karena itu, Andre mengapresiasi langkah Jaksa Agung dan jajarannya yang terus mengungkap para mafia minyak goreng, sehingga harapannya pengungkapan kasus ini jangan hanya berhenti pada level senior manager atau manager saja, tapi level di atasnya. Dan dengan penangkapan LCW (Lin Che Wei) ini menjadi pintu masuk, karena yang bersangkutan adalah konsultan di Kemendag.
“Mudah-mudahan Kejaksaan Agung bisa menelusuri siapa sih bohir konsultan ini, kenapa konsultan ini bisa hadir di Kementerian Perdagangan, padahal diduga dia aktif di kementerian yang lain, gitu kan, nah harapan kita dan harapan seluruh rakyat Indonesia tentu mendukung langkah Jaksa Agung untuk mengusut dan mengurai sampai ke akar-akarnya,” tegas Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini. (RAMA)
