Jokowi Kebut Bangun 25 Bendungan Lagi hingga 2024
Kementerian PUPR akan membangun mengejar pembangunan 25 bendungan lagi hingga 2024 sesuai target Presiden Jokowi.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan selama kepemimpinan Presiden Jokowi atau sejak 2014-2024 akan terbangun sebanyak 61 bendungan baru.
Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja mengatakan, hingga saat ini, telah terbangun 36 bendungan dan tersisa 25 bendungan lagi yang dalam tahap konstruksi atau bakal dibangun.
"Bendungan ini kita akan punya 61 bendungan, 36 sudah selesai, 25 lagi sedang konstruksi. Mudah mudahan 2024 sudah selesai," ujar Endra dalam diskusi virtual lewat kanal YouTube Forum Merdeka Barat, Senin (20/2/2023).
Endra menjelaskan, kehadiran bendungan ini merupakan langkah mitigasi dari pemerintah untuk menjawab perubahan iklim dan populasi yang tengah terjadi. Menurutnya, peningkatan populasi yang terjadi ini otomatis berdampak pada kebutuhan air.
"Artinya saat ini ada kebutuhan air yang signifikan, tetapi kalau kita lihat di sisi lain, airnya itu-itu saja, danau tetap, sungai tetap, mata air justru berkurang," lanjutnya.
Dia menambahkan, pembangunan bendungan juga merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan air dan mengelola air agar tidak terjadi bencana. Sebab menurutnya, saat ini tiga perempat bencana alam disebabkan karena air. Mulai dari banjir, longsor akibat hujan yang berkepanjangan, dan kekeringan.
Sehingga jika tidak mampu menjaga ketersediaan air dengan mengatur lewat bendungan, yang menjadi ancaman selanjutnya adalah masalah pangan. Pertanian bakal merasakan dampak utama jika ketersediaan air terganggu.
"Bendungan penting untuk pangan, supaya dalam satu tahun musim tanam kita bisa memanfaatkan untuk produktivitas yang tinggi," kata Endra.
"Produktifitas kita naikkan, tadinya hanya 3 ton per hektare (ha), sekaranh kita berharap bisa 5-6 per ha. Dengan begitu, kita tidak bergantung dari negara lain bisa punya ketahanan pangan, tidak perlu impor beras," pungkasnya.
(FAY)