Jokowi Tagih Komitmen Rp1.493 Triliun ke Negara-Negara Maju

Presiden Joko Widodo mengambil kesempatan kehadirannya di Forum G7 untuk menagih komitmen atau janji untuk mendanai transisi energi negara berkembang.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo mengambil kesempatan kehadirannya di Forum G7 untuk menagih komitmen atau janji untuk mendanai transisi energi negara berkembang senilai USD100 miliar per tahun atau setara Rp1.493 triliun (asumsi kurs Rp14.936).

Komitmen ini dibuat oleh negara maju sejak KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu, sayangnya sampai saat ini negara-negara berkembang belum menerima pendanaan konstruktif yang tidak berbentuk utang tersebut.

Jokowi menyebut saat ini negara-negara berkembang mulai meragukan komitmen negara maju dalam mendanai transisi energi untuk mendorong ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada pertemuan sesi 7 dari KTT Group of Seven (G7) 2023 yang mengusung tema “Common Endeavor for a Resilient and Sustainable Planet”.

“Bapak Presiden mengatakan negara berkembang meragukan komitmen negara maju di mana hingga kini pendanaan USD100 miliar per tahun belum terpenuhi. Pendanaan ini harus konstruktif, bukan dalam bentuk hutang,” ungkap Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers yang disiarkan virtual, Minggu (21/5/2023).

Menlu Retno menjelaskan, Presiden Jokowi menegaskan kepada setiap negara untuk berkontribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Setiap pihak pun perlu untuk mengubah pendekatan dalam mengatasi perubahan iklim dari bentuk pengalihan beban (burden shifting) menjadi pembagian beban (burden sharing). Sehingga perubahan iklim tidak hanya dibebankan kepada salah satu pihak, khususnya negara berkembang.

Menurutnya, Indonesia telah memiliki komitmen yang sangat nyata untuk mengatasi perubahan iklim. Di antaranya, meningkatkan target penurunan emisi nasional sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional. 

“Untuk mewujudkan penurunan emisi sebanyak 43,2% dengan dukungan internasional tentunya membutuhkan bantuan pendanaan yang sebelumnya dijanjikan sebesar USD100 miliar per tahun. Ini belum terpenuhi,” imbuhnya. 

Selain itu, komitmen Indonesia juga dapat dilihat melalui upaya untuk menekan deforestasi hingga titik terendah dalam 20 tahun, melakukan rehabilitasi 600.000 hektar hutan mangrove yang akan selesai pada tahun 2024, merehabilitasi 3 juta hektar lahan kritis, menurunkan kebakaran hutan hingga 88%, membangun 30.000 hektare kawasan industri hijau dan mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik (electric vehicle/EV). 

“Pertemuan tersebut juga membahas pentingnya kolaborasi, khususnya dalam menjaga keanekaragaman hayati, perlindungan hutan, dan penanganan polusi laut,” pungkasnya. (TYO)