Jokowi Tegaskan Tak Ada Toleransi Bagi Penimbun Vaksin dan Obat Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan.

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tidak ada toleransi sedikit pun terhadap siapa pun yang mempermainkan misi kemanusiaan dan kebangsaan. Salah satunya, penimbunan vaksin dan obat-obatan terapi Covid-19.  

Dalam pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan DPR/MPR, Senin, hari ini, Kepala Negara mencatat, kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius bagi Indonesia. 

"Perkara tersebut pun segera di selesaikan pemerintah," ujar Jokowi, Senin (16/8/2021)   

Meski industri farmasi dan kesehatan masih menjadi tantangan bagi Indonesia, tercatat, pandemi Covid-19 telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri. Percepatan itu bisa dilihat adanya pengembangan vaksin merah-putih dan produksi oksigen medis yang dilakukan Holding BUMN Farmasi.  

"Kemandirian industri obat, vaksin, dan alat-alat kesehatan masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan. Tetapi, pandemi telah mempercepat pengembangan industri farmasi dalam negeri, termasuk pengembangan vaksin merah-putih dan juga oksigen untuk kesehatan," tutur dia. 

Pemerintah terus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga obat terus dilakukan. Selain itu, pemerintah bekerja keras mengerahkan semua sumber daya demi mengamankan pasokan kebutuhan vaksin nasional. Namun, pada saat yang sama Indonesia juga terus memperjuangkan kesetaraan akses terhadap vaksin untuk semua bangsa. 

"Sebab, perang melawan Covid-19 tidak akan berhasil jika ketidak adilan akses terhadap vaksin masih terjadi. Melalui diplomasi vaksin ini, kita telah menunjukkan kepada dunia, bahwa Indonesia berperan aktif untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial," tutur dia.  

Orang nomor satu di Indonesia itu mengingatkan, pandemi Covid-19 harus ditangani secara cepat dan terkonsolidasi, dengan merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah juga memahami bahwa praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik harus dijunjung tinggi. 

"Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi," ungkapnya. 

(SANDY)