Jokowi: Tingkat Pengangguran Terbuka 2022 di Level 5,5-6,3 Persen
Pemerintah mematok tingkat pengangguran terbuka di 2022 berada di level 5,5-6,3 persen pada RAPBN 2022.
IDXChannel - Pemerintah menargetkan sejumlah indikator di 2022 mendatang melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) hingga sejumlah program pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya adalah soal pengangguran terbuka.
Dimana, tingkat pengangguran terbuka di 2022 dipatok berada di level 5,5-6,3 persen. Tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0 persen, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem.
Sementara, tingkat ketimpangan, rasio gini berada di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.
Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencatat, berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan di tahun 2022.
"Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2022 tersebut," ujar Jokowi dalam pidato kenegaraan perihal keterangan RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2022 beserta Nota Keuangannya, Senin, (16/8/2021).
Pemerintah sudah merencanakan belanja negara dalam RAPBN 2022 sebesar Rp2.708,7 triliun. Adapun rincian meliputi, belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.938,3 triliun, transfer ke daerah dan dana desa senilai Rp770,4 triliun, anggaran kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari belanja negara.
Sementara, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun. Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, disiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun.
Untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan Rp384,8 triliun. Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung penguatan penyediaan pelayanan dasar, mendukung peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas.
Kemudian, nenyediakan infrastruktur energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan memperhatikan aspek lingkungan, serta pemerataan infrastruktur dan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Jokowi menyebut, untuk mendukung target pembangunan infrastruktur, strategi memadukan anggaran dengan bauran pendanaan atau blended finance akan terus dilakukan.
"Skema KPBU menjadi model pembiayaan yang terus ditawarkan. Bauran pendanaan antara Kementerian/Lembaga, BUMN, dan swasta akan terus diperkuat," katanya.
(IND)