Jumlah Orang Super Kaya RI Diproyeksi Melonjak 82 Persen, Ini Tanggapan Airlangga
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan global yang memproyeksikan lonjakan signifikan jumlah orang super kaya.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi laporan global yang memproyeksikan lonjakan signifikan jumlah orang super kaya di Indonesia.
Berdasarkan data Knight Frank, populasi kelompok super kaya di Tanah Air diperkirakan akan melesat hingga 82 persen dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Terkait hal ini, Airlangga menegaskan bahwa prioritas kerja kabinet saat ini adalah menekan jurang ketimpangan ekonomi melalui perbaikan indikator koefisien gini nasional.
"Ya, arahan Bapak Presiden kita sekarang mendorong perbaikan koefisien gini. Jadi program itu yang kita coba dan kita akselerasi dengan beberapa program unggulan Pak Presiden," ujar Airlangga ke awak media di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Sabtu (11/7/2026).
Menurut Airlangga, dalam rangka menjaga keseimbangan struktur sosial, pemerintah secara konsisten menerapkan kebijakan dualistis, yakni menaikkan kelas kelompok masyarakat menengah sekaligus membentengi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
Salah satu draf program jaring pengaman sosial yang dieksekusi adalah memperpanjang penyaluran bantuan pangan beras selama tiga bulan ke depan, yang mencakup alokasi untuk periode Juli hingga September.
"Jadi dengan berbagai program itu diharapkan kelas menengah ini juga bisa ketarik, dan yang desil 4 ke bawah kita jaga kebutuhan mereka untuk pangan. Makanya kita luncurkan program tambahan yang beras ini kita lanjutkan 3 bulan," jelas Airlangga.
Intervensi sektor riil juga diperluas melalui sektor properti dengan memanfaatkan instrumen Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Skema pembiayaan ini dirancang agar para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bisa mengakses modal kepemilikan hunian hingga menyentuh angka Rp5 miliar.
Mengingat tingginya penyerapan di lapangan, pemerintah memutuskan untuk menaikkan total alokasi pagu anggaran program ini menjadi sebesar Rp50 triliun hingga akhir tahun anggaran.
"Kemudian kita dorong program perumahan karena perumahan itu kunci untuk masyarakat kelas menengah dan ke bawah, dimana salah satunya kan dari program baru yang diluncurkan dengan kredit usaha rakyat yang sampai Rp5 miliar. Dan realisasinya ini cukup bagus dan sampai akhir tahun kita naikkan plafonnya ke Rp 50 triliun," ungkap Airlangga.
Untuk mengamankan level konsumsi domestik agar tidak merosot, pemerintah tetap melanjutkan rangkaian paket stimulus fiskal dan insentif energi. Beberapa kebijakan penopang daya beli yang masih bergulir aktif antara lain insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), PPh Ditanggung Pemerintah, program belanja hari libur, serta komitmen mempertahankan harga jual eceran BBM jenis Pertalite dan produk biodiesel pada tingkat harga subsidi.
"Kemudian PPN DTP, PPh ditanggung pemerintah kita masih jalankan. Kemudian juga kita untuk mendorong daya beli termasuk untuk program liburan ini juga kita dorong. Kemudian kita jaga kan harga Pertalite dan harga biodiesel kita jaga pada harga subsidi," kata Airlangga.
Sebagai informasi, Knight Frank memprediksi bahwa jumlah kelompok Ultra High Net Worth Individuals (UHNWI) atau individu dengan kepemilikan kekayaan bersih minimal USD30 juta (setara Rp540 miliar dengan acuan kurs Rp18.000 per dolar AS) di Indonesia akan meroket tajam pada 2031.
Berdasarkan kalkulasi mereka, jumlah populasi super kaya di Indonesia diproyeksikan melonjak dari posisi 3.866 orang di 2026 menjadi 6.966 orang pada 2031 kelak.
"Indonesia berada di peringkat teratas, dengan jumlah penduduk yang memiliki kekayaan lebih dari USD 30 juta diperkirakan melonjak 82 persen pada 2031," tulis draf laporan Knight Frank.
Melalui estimasi pertumbuhan kumulatif sebesar 82 persen tersebut, laju penambahan jumlah orang super kaya di Indonesia dilaporkan berhasil menempati peringkat teratas global.
Rapor ekspansi kekayaan ini tercatat sukses mengungguli performa pertumbuhan negara berkembang besar lainnya, seperti Arab Saudi serta Polandia, yang masing-masing diprediksi hanya akan tumbuh di kisaran level 60 persen. (Wahyu Dwi Anggoro)