Kantongi Pendanaan GLobal, PLN Siap Akselerasi Transisi Energi
kerja sama para pemangku kepentingan bakal semakin mempercepat implementasi agenda transisi energi di Indonesia.
IDXChannel - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku siap mengakselerasi proyek transisi energi di Indonesia seiring didapatkannya dukungan pendanaan global. Salah satunya berupa pendanaan yang didapat melalui mekanisme Just Energy Transition Partnership (JETP).
Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, kerja sama para pemangku kepentingan bakal semakin mempercepat implementasi agenda transisi energi di Indonesia.
Sebagai salah satu alternatif pendanaan transisi energi global, mekanisme JETP juga dapat dimanfaatkan sebagai katalisator bagi pembiayaan lainnya.
"Upaya kolaboratif perlu didorong karena pengurangan emisi 1 ton CO2 di Indonesia sama berpengaruhnya dengan pengurangan emisi di belahan dunia lain. Kami tidak bisa menjalankan transisi energi ini sendirian," ujar Darmawan, dalam keterangan resminya, Minggu (3/12/2023).
Paparan tersebut disampaikan Darmawan dalam diskusi yang digelar di Indonesia Pavilion, pada gelaran Conference of the Parties ke-28 (COP28), di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu (2/12/2023).
Sesuai tema COP28 2023 yang mengusung realisasi pendanaan lingkungan bagi negara berkembang, Indonesia siap berkolaborasi dalam mempercepat transisi energi.
Dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP), menurut Darmawan, PLN telah terlibat dalam ratusan proyek transisi energi.
Salah satunya terkait penambahan kapasitas pembangkit energi bersih dan green enabling transmission untuk memastikan pasokan listrik disalurkan secara adil dan merata untuk seluruh masyarakat Indonesia.
"JETP menjadi salah satu platform yang mampu mengakomodir kebutuhan ini. JETP juga menjadi bukti bahwa seluruh pemangku kepentingan menjadi bersatu dalam penyelesaian tantangan transisi energi," tutur Darmawan.
Selain itu, PLN juga telah mendesain skenario Accelerating Renewable Energy Development (ARED) yang akan menambah kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) hingga 75 persen dari total kapasitas pembangkit listrik Indonesia pada 2040 mendatang.
Lebih lanjut, Darmawan memastikan berinvestasi di Indonesia dalam hal energi baru terbarukan bukan proyek merugikan, mengingat kemajuan teknologi membuat harga EBT lebih murah.
Indonesia juga memiliki perbaikan iklim investasi yang bisa mendorong return of investment yang sangat menarik bagi investor.
"Artinya dengan inovasi, investasi energi terbarukan saat ini menjadi lebih murah dan lebih kompetitif," ungkap Darmawan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan Indonesia telah meluncurkan CIPP sebagai langkah komprehensif dalam menangkap peluang pendanaan transisi energi melalui mekanisme JETP.
"Kemitraan JETP menyadarkan kami bahwa banyak pekerjaan yang harus kami lakukan bersama. Dunia butuh paradigma baru dalam mekanisme pendanaan iklim. Kita semua perlu berkolaborasi dalam menyelaraskan kemitraan pendanaan iklim. Hal ini membutuhkan upaya global untuk memitigasi krisis iklim," ujar Luhut, saat membuka sesi diskusi secara daring di Indonesia Pavilion COP28.
Sedangkan, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia, Mari Elka Pangestu, dalam kesempatan yang sama menekankan gerak aktif kelompok global untuk bisa mewujudkan kemitraan yang komprehensif dalam mempercepat transisi energi.
"Saya terus menggaungkan kolaborasi. Kolaborasi antara negara maju dengan negara berkembang menjadi satu-satunya cara untuk bisa mencapai target iklim yang lebih baik. Kolaborasi swasta, industri, dan lembaga filantropi juga mampu mendorong percepatan ini," tegas Mari. (TSA)