Kantor Pusat BI Dibangun di IKN, Erick: Keseriusan Pemerintah Jadikan Ibu Kota Kelas Dunia
Erick Thohir: Merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota bertaraf dunia.
IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pembangunan sejumlah infrastruktur dasar di IKN, termasuk Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI), merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota bertaraf dunia.
"Hari kedua di IKN, saya mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo dalam acara groundbreaking Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (Koperbi) di IKN," ujar Erick melalui akun Instagram-nya @erickthohir yang dikutip pada Kamis (2/11/2023).
"Pembangunan ini menunjukkan keseriusan pemerintah membangun IKN menjadi Ibu Kota kelas dunia," lanjut dia.
Seperti diketahui, pembangunan Kompleks Perkantoran Bank Indonesia (BI) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dibangun. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (2/11/2023).
Lokasi Kompleks Perkantoran BI berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Jokowi meyakini pembangunan perkantoran bank sentral ini akan meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap pembangunan IKN Nusantara.
Di IKN Nusantara, Kepala Negara juga telah melaksanakan groundbreaking dan dimulai pembangunan sejumlah infrastruktur lain. Mulai dari Istana Presiden, kantor kementerian, fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, pusat perbelanjaan, fasilitas olahraga, hingga hunian.
Jokowi mencatat hingga Desember 2023 nanti total anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di IKN mencapai Rp45 triliun.
Tak hanya itu, Presiden memastikan ada lima hotel yang akan segera dibangun, empat bintang lima, satu bintang empat. Selain itu, ada empat rumah sakit yang juga sudah segera dimulai dibangun.
Presiden mengatakan, pembangunan gedung pemerintah dan sejumlah infrastruktur dasar dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sedangkan pembangunan lainnya dilakukan oleh pihak swasta dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP).
“Pembangunannya untuk bangunan-bangunan pemerintah memang kita biayai, 20 persen untuk infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintah dibiayai oleh APBN dan 80 persen lainnya akan kita berikan kepada private sector, kepada dunia usaha, kepada swasta lewat PPP,” kata Presiden.
(YNA)