Kebutuhan Rumah di IKN Capai 16.000 Unit, PUPR Bakal Gandeng Investor Sampai Pengembang
Mengingat kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diperkirakan sebanyak 16.000 rumah.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menawarkan kepada pelaku usaha di bidang perumahan dan properti segera berinvestasi di IKN (Ibu Kota Nusantara) garap hunian bagi masyarakat.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto menilai investasi di sektor perumahan dan properti di IKN sangat prospektif.
Mengingat kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diperkirakan sebanyak 16.000 rumah.
“Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di IKN. Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan akan pindah kesana diikuti dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas Hankam serta masyarakat umum," ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/11/2023).
Iwan menerangkan, pada pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I akan dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN dan 3.000 unit melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Selanjutnya, Pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023, yang meliputi insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana.
"Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni smart and green," terangnya.
Sementara itu, Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur mengatakan, pemerintah tetap optimis bahwa sektor perumahan dan properti akan tetap tumbuh kuat dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN.
Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, Pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja baik asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia.
Kementerian PUPR, imbuhnya, saat ini terlibat dalam rencana pemindahan ibukota negara ke IKN Nusantara melalui penyiapan sejumlah infrastruktur dasar.
Pada sektor perumahan, Kementerian PUPR telah membangun Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sebagai sarana hunian sementara yang dapat menampung hingga 16 ribu pekerja konstruksi di IKN serta tengah membangun 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan segera memulai pembangunan rumah susun bagi ASN, TNI dan POLRI di zona KIPP IKN.
"Kami berharap pelaku usaha properti ikut berkontribusi secara aktif bukan hanya dalam membangun rumah, tetapi juga membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya sehingga akan lebih terwujud sebuah ekosistem perkotaan yang lebih inklusif dan ini merupakan kesempatan emas dalam pembangunan properti di IKN dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pemulihan ekonomi nasional sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," pungkas Fitrah.
(SLF)