Kejar Target 1,5 GW PLTS Atap, RI Masih Butuh 3,3 Juta Panel Surya
Indonesia memerlukan 3,3 juta panel surya untuk mencapai target 1 Gigawatt (GW) PLTS Atap yang terhubung jaringan PLN dan 0,5 GW dari non PLN.
IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, Indonesia memerlukan 3,3 juta panel surya untuk mencapai target 1 Gigawatt (GW) PLTS Atap yang terhubung jaringan PLN dan 0,5 GW dari non PLN.
"Dengan asumsi kapasitas satu modul surya 450 Wp. Hal ini akan mendorong tumbuhnya industri modul surya di Indonesia," jelas Plt Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Jisman P Hutajulu dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri ESDM No. 2 Tahun 2024 di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (5/3/2024).
Jisman menerangkan, di sisi hulu, Indonesia juga memiliki pasir silika yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung industri panel surya.
"Dengan demikian, diharapkan program PLTS Atap ini dapat mendukung rencana pembangunan industri hulu solar cell yang direncanakan di Jawa Tengah, Pulau Batam dan Pulau Rempang," tutur Jisman.
Dalam kesempatan ini, Jisman juga menegaskan, revisi peraturan PLTS Ini merupakan upaya pemerintah dalam merespons dinamika perubahan yang ada di masyarakat dan untuk memfasilitasi masukan dari berbagai pihak yang ingin berkontribusi dalam pengembangan PLTS/Atap.
"Melalui peraturan terbaru ini, diharapkan dapat meningkatkan perbaikan tata kelola pemanfaatan energi surya yang ramah lingkungan untuk pembangkitan tenaga listrik, khususnya sistem PLTS atap yang digunakan untuk kepentingan sendiri," lanjut Jisman.
Terakhir, Jisman berharap, pengembangan PLTS ini akan berdampak pada beberapa hal seperti, meningkatkan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) nasional, mendukung pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan investasi.
"(Selain itu) pengembangan PLTS Atap juga diharapkan mendorong tumbuhnya industri pendukung PLTS dalam negeri, mendorong green product sektor jasa dan green industry untuk menghindari dan penerapan carbon border tax di tingkat global," pungkas Jisman.
(YNA)