Kembangkan Mangrove di RI, Luhut Gandeng UEA
Pemerintah Indonesia yang diwakili Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pemerintah Uni Emirat Arab.
IDXChannel - Pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA). Kedua negara akan melakukan kerja sama dalam pengembangan manggrove.
Penandatanganan itu dilakukan bersama Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Hidup Uni Emirat Arab (UEA), Abdullah Al Nuaimi, yang dilakukan secara virtual.
"MoU Program Pengembangan Mangrove akan menjadi salah satu alat untuk mempererat hubungan kita di bidang perubahan iklim dan lingkungan,” ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2/2021).
Luhut berterima kasih kesediaan UEA dalam melakukan hubungan kerja sama dengan Indonesia. Dia mengungkapkan, Indonesia selama ini memiliki hubungan yang sangat terjaga dengan negara asal Timur Tengah itu di semua sektor.
Dengan adanya kerja sama di bidang pengembangan mangrove ini, lanjut Luhut, akan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, khususnya wilayah pesisir. Sebagai bukti riil melalui MoU ini, dia pun mengundang pemerintah Uni Emirat Arab membuat proyek mangrove dengan luas minimal 10 ribu hektare di Indonesia dan menamakannya "Taman Mangrove Khalifa bin Zayed.”
"Kami menyadari pandemi Covid-19 belum berakhir. Setiap negara memiliki strategi untuk mengatasi masalah global tersebut. Indonesia memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), untuk meningkatkan ekonomi dan mata pencaharian kami. Ini juga termasuk program mangrove dan terumbu karang melalui partisipasi dalam jumlah besar dari masyarakat pesisir," ungkap dia.
Luas mangrove di Indonesia merupakan 20 persen dari luas mangrove dunia. Mangrove dapat menyimpan karbon empat kali lipat dibandingkan hutan tropis lainnya dan dapat menyimpan karbon sebanyak 87% dari karbon di seluruh dunia, artinya dapat mengurangi dampak perubahan iklim yang sedang dikhawatirkan banyak negara.
"Peraturan Presiden tentang penetapan nilai ekonomi karbon akan segera disahkan. Peraturan itu berisi mekanisme penetapan nilai ekonomi karbon, instrumen, dan pembangunan rendah karbon," jelasnya.
Sementara, Abdullah Al Nuaimi menyampaikan dampak perubahan iklim terbesar yang mengancam dunia adalah naiknya permukaan laut dan cuaca ekstrem. Mangrove berperan sebagai penghalang alami terhadap dampak tersebut, oleh karena itu budidaya dan konservasi mangrove memainkan peran penting dalam adaptasi perubahan iklim.
"Selain itu, ekosistem karbon biru, termasuk hutan bakau, merupakan penyerap karbon yang jauh lebih efektif daripada hutan darat. Hutan bakau menangkap lebih dari satu juta ton karbon dioksida di negara kita setiap tahun. Mereka juga menyediakan tempat berkembang biak bagi spesies laut dan menciptakan peluang ekowisata. Melestarikan ekosistem penting ini adalah salah satu cara yang menjanjikan untuk mengurangi karbon dioksida di atmosfer dan meningkatkan peluang sosial-ekonomi terkait," lanjut Menteri Abdullah.
Menteri Abdullah yakin kerja sama dalam pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan ini dapat membantu kedua negara untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) dalam Paris Agreement.
Detil kerja sama RI dan UEA sesuai MoU ini menyangkut beberapa poin. Pertama, mengembangkan dan memperkuat kerja sama dan kegiatan di bidang pengelolaan dan restorasi mangrove. Kedua mengembangkan program penelitian bersama untuk mengkaji, menilai, mengelola, melindungi, dan memulihkan ekosistem mangrove. Ketiga, meningkatkan kapasitas dan keterampilan peneliti, masyarakat lokal dan pemangku kepentingan lainnya di bidang penelitian, pengelolaan dan restorasi mangrove. Terakhir, mempromosikan kerja sama dan kolaborasi di bidang lain yang menjadi prioritas dan kepentingan bersama sebagaimana disepakati oleh para pihak.
"Dan terakhir, saya dengan hormat mengundang anda ke Indonesia di tahun ini untuk melihat taman mangrove," ajak Luhut kepada Menteri Abdullah. (TYO)