Kemenhub Ungkap Kendala Pengembangan Transportasi Laut untuk Hubungkan Pulau-Pulau Kecil
Kementerian Perhubungan menyebut belum ada rencana terkait pengembangan sektor transportasi laut.
IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut belum ada rencana terkait pengembangan sektor transportasi laut. Terutama yang berkaitan soal kebutuhan kapal untuk menghubungkan nadi transportasi antar pulau-pulau kecil.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Muhammad Masyhud, menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala untuk mengembangkan transportasi laut. Sehingga saat ini, Pemerintah masih berharap untuk keterlibatan peran badan usaha, baik swasta maupun BUMN/BUMD.
"Karena ceruk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup terbatas, maka diarahkan untuk pengembangan dan pembangunan diarahkan ke badan usaha swasta, BUMN, BUMD, dan lainnya," ujarnya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Masyhud menjelaskan, pengembangan sektor transportasi laut terdiri dari dua aspek. Pertama, berkaitan dengan pengadaan armada kapal dan muatannya. Kedua, terkait pembangunan dan pengembangan pelabuhan serta fasilitas sandarannya.
Masyhud mengatakan, untuk rencana pengembangan pelabuhan telah disusun menjadi rencana induk. Sehingga untuk beberapa tahun ke depan, akan ditetapkan pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru.
Namun, untuk pendataan kebutuhan kapalnya, hingga saat ini Pemerintah belum memiliki rencana induk berapa jumlah ideal di Indonesia.
"Kemudian untuk kapal dan angkutan, terus terang ini masih menjadi proses, untuk rencana induknya, kalau ini sudah kita selesaikan, kita bisa melihat roadmap pengembangan transportasi laut secara keseluruhan, baik kapal, muatan dan pelabuhan," kata dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menambahkan, untuk pengadaan kapal memang tidak sepenuhnya dibebankan kepada BUMN, tetapi ada peran APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan negara untuk penambahan armada kapal.
Menhub berharap, ke depan peran sektor swasta lebih besar untuk berinvestasi di moda transportasi laut. Sehingga kebutuhan layanan kapal laut, terutama di wilayah-wilayah kepulauan bisa terakomodir dengan baik.
"Kalau keterlibatan pemerintah, kita sudah tandatangan untuk Pelni, itu diberikan PMN Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. Jadi ada keterlibatan pemerintah terhadap pengembangan angkutan laut. Kita harapkan swasta bisa terlibat sehingga pemenuhan kapal bisa kita penuhi," kata Menhub.
(NIA DEVIYANA)