KemenPUPR Beberkan Sederet Tantangan Bangun Tol Bawah Laut IKN
Kementerian PUPR menyatakan, rencana pembangunan tol bawah laut hingga saat ini baru sampai di tahap detail engineering design (DED).
IDXChannel - Kementerian PUPR menyatakan, rencana pembangunan tol bawah laut hingga saat ini baru sampai di tahap detail engineering design (DED). Pemerintah memastikan proyek ini akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian.
Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga menjelaskan, masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang harus dipecahkan sebelum masuk pada tahap konstruksi tol tersebut.
Sebab, pembangunan tol bawah laut merupakan proyek pertama yang akan dilakukan di Indonesia sepanjang sejarah pembangunan.
"Iya masih DED. Kita tuh bukan apa-apa, karena ini pertama kali kan (dibangun di Indonesia) jadi teman-teman Bina Marga itu harus berhati-hati," ujar Danis saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, belum lama ini.
Dia menuturkan, kemungkinan-kemungkinan masalah yang hingga saat ini tengah menjadi kajian terutama pada masalah struktur bangunan. Bagaimana agar menciptakan struktur bangunan yang kuat dan kokoh di bawah tekanan permukaan air.
Selanjutnya, Danis juga mengatakan, saat ini pemerintah juga melakukan kajian agar struktur rancang bangun ini mudah dipasang atau diaplikasikan di bawah laut juga. Mengingat di Indonesia sendiri belum pernah ada proyek serupa.
"Misalnya bangunnya di mana (lokasi teluk) supaya gampang masangnya, sehingga harus dapat titik yang betul-betul, ketika waktu ditenggelamkan box-nya, terowongan itu bisa duduk dengan baik (di dasar air)," sambung Danis.
Kemudian, Danis juga menyampaikan, box tersebut, yang nantinya akan membentuk sebuah terowongan, bisa kedap air ketika mulai proses pemenggalan. Sebab, part-part tersebut tetap secara satu per satu disambungkan di dalam air.
Belum lagi, dikatakan Danis, proyek tol bawah laut itu juga menelan biaya yang tidak murah. Bahkan, jika pembangunan tol di darat menelan biaya Rp100 miliar per km, dan sekitar Rp1 triliun untuk elevated, maka pembangunan tol bawah laut ini diproyeksikan menelan biaya Rp5 triliun per km.
Oleh sebab itu, dilanjutkan Danis, pemerintah juga tengah merumuskan skema yang cocok untuk merealisasikan pembangunan tol bawah laut tersebut. Apakah melalui skema investasi, APBN, atau campuran keduanya alias KPBU.
"Pemerintah kan nanti memutuskan, pak Menteri kan (pengambil) kebijakan, kalau misalnya investasi terlalu ini (mahal) ya yang ada sekarang kan (proyek) APBN dulu. Kalau investasi ada faktor pengembalian, investasi juga perlu ada prosesnya kan. Kalau memang nanti siap (DED), misalnya nanti investasi belum, ya didanai APBN," pungkas Danis.
(YNA)