Kementerian ATR Targetkan 1.000 Rencana Detail Tata Ruang Terintegrasi OSS di 2024
Izin mudah diterbitkan jika Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
IDXChannel - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Hadi Tjahjanto mengatakan, salah satu perizinan penting yang harus dimiliki oleh calon investor adalah dokumen Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Izin tersebut mudah diterbitkan jika Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Dengan begitu para investor jika hendak mengakses perizinan berusaha lewat sistem OSS bisa sekaligus mengajukan izin KKPR. Hal itu dinilai Hadi cukup banyak memangkas waktu penerbitan izin KKPR untuk para investor.
"Investor sudah ingin mendapatkan izin lokasi, kita bisa mengeluarkan, hanya waktunya yang berbeda. Apabila menggunakan sistem OSS satu hari keluar," kata ujar Hadi dalam sambutannya pada acara Bantuan Teknis Penyusunan Rencana Detail Tara Ruang (RDTR) di Jakarta, Rabu (9/8/2023).
"Namun apabila kita menggunakan rekomendasi, kurang lebih satu bulan baru keluar KKPR-nya, itulah kira-kira bapak bapak dan ibu sekalian pentingnya kita menyelesaikan," imbuhnya.
Hadi menjelaskan, hingga saat ini di seluruh Indonesia baru sebanyak 183 RDTR yang baru terintegrasi dengan sistem OSS milik Kementerian Investasi/BKPM.
"Kita memiliki target untuk RDTR di seluruh Indonesia sebanyak 2.000 RDTR, dan yang sudah terhubung ke sistem OSS Pak Bahlil (Menteri Investasi) sebanyak 183 RDTR," ucapnya.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN Gabriel Triwibawa mengaku saat ini memang masih jauh antara target dengan pengintegrasian RDTR ke sistem OSS. Hal itu terkendala dari sisi teknis seperti perangkat IT dan lain sebagainya.
Adapun hingga 2024 mendatang, Gabriel menargetkan setidaknya ada 800-1.000 RDTR yang sudah terintegrasi dengan sistem OSS. Sehingga para investor akan semakin cepat jika ingin menerbitkan dokumen KKPR sebelum melakukan investasi.
"Tanpa ada percepatan anggaran, tampaknya agar berat untuk mencapai 2.000 RDTR. Tapi kami berusaha, setidaknya pada akhir 2024 ada 800-1.000 RDTR, jadi relatif 50%," kata Gabriel.
Menurutnya, salah satu kendala dari belum banyaknya RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS dari sisi anggaran, yang selama lebih dari 2 tahun ini masih difokuskan untuk pandemi Covid-19 hingga pemulihan pascapandemi.
"Postur fiskal kita kan memang sangat terbatas, walaupun pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%, tapi memang recovery pascapandemi ini kan sangat kritis sekali, walaupun RDTR ini menjadi instrumen untuk melakukan recovery karena investasi, tapi yang sifatnya lebih rill nampaknya dipandang lebih penting," tuturnya.