Kementerian ESDM Bantah Penerimaan Negara Hilang USD1 Miliar Gegara Harga Gas

Negara berpotensi kehilangan penerimaan sebesar lebih dari USD1 miliar dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023.

IDXChannel - Negara berpotensi kehilangan penerimaan sebesar lebih dari USD1 miliar dari kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) sepanjang 2023. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menampik pernyataan tersebut.

"Engga tidak ada yang hilang," jelas Dadan ketika ditemui di Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/3/2024).

Kendati demikian, Dadan mengakui memang ada penurunan dari sisi penerimaan pemerintah. Tetapi, hal itu kemudian dimanfaatkan oleh industri, sehingga daya saing mereka meningkat, pajak bertambah serta tidak adanya pemutusan hak kerja (PHK) di sektor industri. 

"Kita ingin industri maju, kita ingin juga nanti sesuai dengan yang dialokasikan. Kan memang betul terjadi penurunan penerimaan dari sisi pemerintah, memang betul dari sisi itu, 
(tapi) bukan hilang artinya. Tapi itu kan dimanfaatkan oleh industri sehingga idutri jadi daya saingnya meningkat indus tumbuh, pajak nambah, tidak ada PHK, kira-kira seperti itu," tutur Dadan. 

Lebih lanjut, Dadan juga menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kementerian Perindustrian soal HGBT Ini. 

"Kan HGBT 2025, kan 2024 nya habis, sudah kita komunikasikan terus dengan Kementerian Perindustrian," imbuhnya. 

Dikatakan Dadan, komunikasi kedua belah pihak itu guna mengkaji kebijakan yang saat ini sedang berjalan dan memutuskan kelanjutan kebijakan berikutnya.

Sebagai informasi, potensi kehilangan penerimaan negara itu diungkapkan oleh Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi yang menyatakan bahwa hal itu masih hitung-hitungan sementara sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut. 

Namun yang pasti, Kurnia berharap penerimaan  negara itu dapat dikompensasi dengan adanya peningkatan kinerja dan dampak multiplier effect yang dirasakan oleh para industri penerima HGBT. 

(DES)