Kementerian PUPR Akui Keterbatasan Infrastruktur untuk Penyaluran Air ke Masyarakat
Kementerian PUPR mengakui masyarakat Indonesia belum seluruhnya mendapatkan akses air bersih. Sebab, terbatasnya infrastruktur penyaluran air.
IDXChannel - Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja mengakui masyarakat Indonesia belum seluruhnya mendapatkan akses air bersih. Sebab, terbatasnya infrastruktur penyaluran air.
Endra menjelaskan hal itu dikarenakan keterbatasan pemerintah dalam hal anggaran. Menurutnya, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat tidak seimbang dengan anggaran yang tersedia untuk menyediakan air bersih kepada masyarakat.
"Pertumbuhan penduduk bergerak lebih cepat dari kemampuan kita menyalurkan air, sehingga memang perlu akselerasi," ujar Endra dalam konferensi pers pada acara World Water Forum di Bali secara virtual, Kamis (23/5/2024).
Belum lagi, dikatakan Endra, urbanisasi dan tantangan perubahan iklim menjadi kendala dalam mewujudkan akses air bersih kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Ancaman kekeringan dan banjir bandang sebagai dampak dari perubahan iklim ekstrem membuat permintaan air menjadi lebih cepat di masyarakat.
"Memang akses ke air masih menjadi tantangan, ini basic tapi sampai saat ini kita belum mampu untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat," sambungnya.
Lebih lanjut, Endra memaparkan hingga saat ini akses air kepada masyarakat mencapai 92%, namun yang sudah dilayani oleh sistem perpipaan, artinya dihantarkan langsung ke rumah tangga, baru 30%. Sisanya masyarakat harus mengunjungi sumber mata air jika hendak mengakses air bersih.
Sedangkan untuk sanitasi saat ini baru mencapai 81%, namun untuk sanitasi perpipaan angkanya masih di bawah 50%. Artinya lebih dari 50% limbah masyarakat masih belum tertampung dalam satu wadah, alias terbuang sembarang.
Endra berharap, salah satu tujuan diselenggarakan World Water Forum ke-10 di Bali ini, mampu menurunkan gap tersebut. Baik melalui kerja sama pemerintah maupun skema investasi.
"Jadi forum ini merupakan upaya untuk mengejar ketertinggalan itu. Sehingga gap-nya tidak menjadi lebih lebar, dan semua negara mengakui bahwa kita sudah off track dari target SDGs tahun 2030," pungkasnya.
(FRI)