Kementerian PUPR Dapat Anggaran Rp9,25 Triliun, Mayoritas untuk Bangun Rusun di IKN
Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp9,25 triliun untuk melaksanakan pembangunan perumahan, terutama rusun di IKN.
IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp9,25 triliun untuk melaksanakan sejumlah program pembangunan perumahan rakyat.
Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan perumahan untuk masyarakat, antara lain rumah susun (Rusun), rumah khusus (Rusus), rumah swadaya, rumah umum dan komersial serta dukungan teknis lainnya.
"Alokasi pagu anggaran Ditjen Perumahan tahun 2024 mendatang sebesar Rp 9,25 Triliun," ujar Dirjen Perumahan Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI, Kamis (7/9/2023).
Iwan menerangkan, ada sejumlah target prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR pada tahun depan. Selain itu, pemerintah juga terus berupaya menyediakan hunian layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi backlog perumahan di Indonesia.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan, ada sejumlah program yang akan dilaksanakan antara lain pembangunan rumah susun (Rusun) sebesar Rp7,05 triliun yang akan digunakan untuk lanjutan pembangunan Rusun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 2.585 unit atau 47 tower dan lanjutan pembangunan Rusun Multi Years Contract (MYC) 2023 - 2024 sebanyak 2.316 unit atau 56 tower.
Selain itu, ada program pembangunan rumah khusus (Rusus) sebesar Rp276 miliar untuk lanjutan pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di IKN sebanyak 36 unit dan lanjutan pembangunan Rumah Khusus terdampak bencana dan/atau konflik sosial di Lebak, Banten dan Pulau Haruku sebanyak 553 unit.
Direktorat Jenderal Perumahan juga akan kembali melaksanakan pembangunan rumah swadaya senilai Rp1 triliun dan akan diusulkan naik menjadi Rp1,2 triliun. Pembangunan rumah swadaya akan menggunakan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) melalui Program Padat Karya semula 45.872 unit diusulkan menjadi 55.046 unit.
Selanjutnya untuk program pembangunan Rumah Umum dan Komersial senilai Rp298 miliar yang akan digunakan untuk pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) yang semula 26.736 unit menjadi Rp198 miliar untuk 17.776 unit untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebar di beberapa provinsi dalam rangka mendukung capaian Program Sejuta Rumah (PSR) bagi MBR.
Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk dukungan teknis lainnya semula sebesar Rp 272 miliar yang akan dilakukan efektifitas menjadi Rp172 miliar untuk pelaksanaan kegiatan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan dan Program Penyelenggaraan Perumahan. Sedangkan untuk dukungan manajemen Rp355 miliar untuk pembayaran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor.
"Kami juga akan mendorong Program Padat Karya guna mendorong masyarakat agar bisa terlibat dan bekerja dalam pembangunan rumah swadaya," ujarnya.
(FRI)