ECONOMICS

Kementerian PUPR Godok Skema Insentif untuk Gaet Investor di Sektor Air Bersih

Iqbal Dwi Purnama 04/07/2023 23:30 WIB

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan penyediaan air bersih untuk masyarakat masih terkendala masalah pendanaan.

Kementerian PUPR Godok Skema Insentif untuk Gaet Investor di Sektor Air Bersih. Foto: MNC Media.

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan penyediaan air bersih untuk masyarakat masih terkendala masalah pendanaan. Bahkan, ruang fiskal APBN belum bisa difokuskan untuk penyediaan air bersih ke masyarakat.

Oleh karena itu, Investasi menjadi salah satu instrumen untuk menutup gap pendanaan dalam rangka penyediaan air bersih. Masalahnya, investor belum banyak yang melirik sektor ini. 

Staf Khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali mengungkapkan, pemerintah tengah menggodok skema pemberian insentif untuk sektor sumber daya air. Hal tersebut diharapkan mampu menjadi booster bagi para investor.

Menurut Ali, setidaknya dibutuhkan hingga Rp256 triliun untuk bisa mengalirkan air bersih untuk masyarakat Indonesia. Angka tersebut yang akan dicapai melalui kerja sama yang akan dijalin bersama para investor dengan tawaran insentif yang lebih menarik.

"Itu yang sedang kita godok (skema insentif), karena pemerintah punya hambatan fiskal. Kalau kita ingin membangun air bersih, kita butuh setidaknya dalam 5 tahun pembangunan itu Rp256 triliun dalam. Kemampuan pemerintah kan sepertiganya juga tidak sampai, dan kita butuh swasta masuk," ujar Firdaus usai diskusi Road to 10th World Water Forum: Policy, Technology, Investment Opportunity in Water Resources Management di Jakarta, Selasa (4/7/2023).

Ada tiga faktor yang akan membuat swasta tertarik untuk masuk mendanai proyek di sektor SDA. Selain insentif yang menarik, dari sisi regulasi dan kepastian tarif juga menjadi hal yang paling penting bagi swasta. 

"Mereka akan masuk kalau ada kepastian regulasi dan kepastian tarif. Ketiga, kepastian stabilitas politik. Tiga ini kita sedang siapkan, (masalah) ini gak hanya indo tapi global," sambungnya.

Kementerian PUPR sudah melakukan pembangkangan dari sisi infrastruktur untuk penyediaan air baku seperti penyediaan bendungan dan lainnya. Akan tetapi ongkos yang lebih mahalnya adalah membangun jaringan perpipaan untuk mendistribusikan air tersebut sampai ke rumah warga.

"Makannya peluang sektor swasta untuk berbisnis di Indoensia sangat luas sekali, seksi sekali, tapi harus ada kepastian kebijakan dan kepastian tarif agar mereka (swasta) tertarik," pungkasnya. (NIA)

SHARE