Kementerian PUPR Ungkap Kendala Penyediaan Air Minum Perpipaan
Berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR (Sambungan air minum ke Rumah) sebesar Rp123,4 triliun.
IDXChannel - Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekejaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Herry Trisaputra Zuna, mengatakan gap pembiayaan untuk menyediakan air minum perpipaan masih cukup besar.
Menurut Herry, berdasarkan RPJMN 2020–2024, kebutuhan dana untuk mencapai program 10 Juta SR (Sambungan air minum ke Rumah) sebesar Rp123,4 triliun. Sementara diproyeksikan porsi APBN tahun 2022-2024 hanya mampu memenuhi 17% atau sekitar Rp21 triliun, APBD sebesar 13% atau sekitar Rp15,6 triliun.
Sedangkan sisanya 70% atau sekitar Rp86,8 triliun bersumber dari lainnya, salah satunya investasi melalui skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sebagai salah satu pembiayaan alternatif.
"Sebagai langkah untuk menutupi gap pendanaan (funding gap) non-APBN sebesar 70% ini pemerintah membuka peluang alternatif pendanaan dengan melibatkan badan usaha," ujar Herry dalam pernyataan tertulisnya, Kamis (3/11/2022).
Menurutnya inovasi pembiayaan melalui KPBU menjadi sarana terbaik untuk memenuhi target pembangunan infrastruktur tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
"Khusus untuk penyediaan air minum perpipaan diharapkan tahun 2024 mencapai 30% dan hari ini masih 20,6%, sementara negara-negara lain rata-rata sudah 70%, sehingga penanganannya harus dari hulu hingga hilir," kata Herry.
Pemerintah menawarkan kerja sama dengan swasta melalui skema Source to Tap. Nantinya Soruce to Tap akan mengintegrasikan mulai dari perencanaan sistem dari hulu hingga hilir, sehingga timeline-nya lebih terukur antara pembangunan di hulu dengan penyerapan di hilir.
Selain sistemnya terintegrasi antara hulu dan hilir, Herry menambahkan prinsip Source to Tap pada pembiayaan infrastruktur air minum akan lebih memperkecil risiko interface, desain pembangunan lebih optimal dan efisien serta pembiayaan menjadi satu untuk proyek unsolicited dan mengoptimalkan struktur proyek untuk blended finance pada proyek solicited.
"Sehingga lebih memberikan kepastian investasi bagi badan usaha karena mulai perencanaan hingga implementasinya akan terintegrasi. Tinggal nanti bagaimana ada penyesuaian-penyesuaian agar layanan masyarakat tetap maksimal, tetapi dari sisi investasi juga menjanjikan,” pungkas Herry. (NIA)