Kepala Otorita Rencanakan IKN Bebas Macet dan Banjir, Ini Strateginya
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono mengatakan IKN bakal dibangun berbeda dengan kota metropolitan yang ada di Indonesia.
IDXChannel - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, Bambang Susantono mengatakan IKN bakal dibangun berbeda dengan kota metropolitan yang ada di Indonesia. Paling tidak, IKN akan bebas macet hingga hingga banjir yang kerap melanda ketika musim hujan datang.
Pembangunan IKN diarahkan menjadi Kota Spon dan Kota Hijau. Kota Spon diwujudkan melalui pembangunan banyak embung di IKN untuk menampung air hujan yang jatuh, sedangkan kota hijau diwujudkan lewat komitmen Badan Otorita yang melarang penggunaan kendaraan konvensional di IKN.
"Pagi ini karena hujan segala macam jadi macet, kalau di IKN nanti tidak ada macetnya JnsyaAllah, jadi bayangin kita tidak mengalami hal-hal yang kita alami di megapolitan seperti Jakarta ini," ujar Bambang dalam konferensi pers, Selasa (30/1/2024).
Lebih lanjut, Bambang menjelaskan pembangunan IKN bukan hanya sekedar memindahkan pusat pemerintahan beserta perangkatnya, tapi sekaligus mengubah pola hidup masyarakat yang lebih ramah lingkungan.
"Ngomong-ngomong hidup di sana asik loh, air bisa diminum, polusinya rendah banget, mungkin tidak ada, kemana-mana bisa jalan kaki, kemudian internetnya kenceng, tempat-tempat hangout ada, itu yang pengen kita ciptakan sebenarnya, karena tugas kami di sini hanya mengantar," kata Bambang.
Sebelumnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Mohammed Ali Berawi mengatakan, Badan Otorita bakal melarang kendaraan pribadi terutama berbahan bakar fosil di IKN.
Ali menjelaskan Badan Otorita bakal membangun kantong-kantong parkir di pinggir kota apabila ada masyarakat yang hendak datang ke IKN menggunakan kendaraan pribadi. Sehingga masyarakat bisa meneruskan perjalanan menggunakan transportasi umum untuk masuk ke kawasan IKN.
"Kalaupun ada kendaraan dia basisnya elektrik, ini akan men-generate kebutuhan energinya melalui SKPLU. Nah untuk SPBU ini masih memungkinkan untuk masa transisi diluar wilayah KIPP," pungkas Ali. (NIA)