ECONOMICS

KKP Siapkan Rp8,98 Triliun untuk Pembiayaan Usaha Kelautan dan Perikanan di 2022

Azhfar Muhammad 16/02/2022 08:04 WIB

KKP menargetkan akselerasi program usaha bidang kelautan dan perikanan sebesar sebesar Rp 8,98 triliun untuk pembiayaan usaha di sepanjang 2022.

KKP menargetkan akselerasi program usaha bidang kelautan dan perikanan sebesar sebesar Rp 8,98 triliun untuk pembiayaan usaha di 2022. (Foto: MNC Media)

IDXChannel — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan akselerasi program usaha bidang kelautan dan perikanan sebesar sebesar Rp 8,98 triliun untuk pembiayaan usaha di sepanjang 2022. 

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP Artati Widiarti menyatakan Melalui program dan pendampingan target dapat tercapai bahkan bisa terealisasi hingga 2 digit atau mencapai target optimis sebesar Rp10 triliun. 

"Saya yakin, dengan pendampingan TPUKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan di 34 Provinsi, target ini dapat tercapai  Rp 8,98 Triliun bahkan bisa bisa terealisasi hingga 2 digit atau mencapai target optimis sebesar Rp10 triliun," terang Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Artati Widiarti  dalam keterangan resmi yang diterima MPI, Rabu (16/2/2022).

Artati memaparkan realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor kelautan dan perikanan pada tahun 2021 mencapai Rp8,05 triliun yang disalurkan kepada 231.329 pelaku usaha. 

“Sementara berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi, TPUKP turut berperan dalam penyaluran pembiayaan kepada 1.771 pelaku usaha dengan realisasi sebesar Rp43,61 miliar, serta pendataan dan pembinaan kepada 4.889 pelaku usaha sekaligus calon debitur potensial,” paparnya. 

Dia pun meminta prestasi ini untuk terus ditingkatkan agar kehadiran TPUKP semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Saya cukup berbangga dan optimistis dengan upaya pendampingan dan fasilitasi akses pembiayaan yang telah dilakukan oleh TPUKP," katanya.

KKP menegaskan para TPUKP memiliki peran penting dalam mendorong pengembangan investasi dan keberlanjutan usaha. Terlebih mereka bisa memfasilitasi kebutuhan terkait informasi investasi, perizinan usaha, kemitraan, pengembangan kelembagaan, dan fasilitasi akses pembiayaan. 

“Sebanyak 78 TPUKP yang tersebar di 34 Provinsi bertugas melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dengan menjalankan layanan GISELA secara bergerak (mobile). Saya berharap, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi melalui Pokja GISELA dan TPUKP dapat bersinergi mendukung pelaksanaan program-program prioritas KKP," pungkasnya. (TIA)

SHARE