ECONOMICS

KKP Tuntaskan Penyidikan 6 Kasus Kapal Ikan Asing Ilegal, dari Vietnam hingga Filipina

Dinar Fitra Maghiszha 17/06/2025 01:00 WIB

KKP menuntaskan penyidikan atas 6 kasus kapal ikan asing ilegal yang tertangkap beroperasi tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia.

KKP Tuntaskan Penyidikan 6 Kasus Kapal Ikan Asing Ilegal, dari Vietnam hingga Filipina. Foto: KKP.

IDXChannel - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menuntaskan penyidikan atas 6 kasus kapal ikan asing ilegal yang tertangkap beroperasi tanpa izin di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI).

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono, menegaskan langkah ini sebagai keseriusan KKP dalam memberantas praktik illegal, unreported, dan unregulated (IUU) fishing.

Baca Juga:

KKP Akan Libatkan Koperasi dalam Meningkatkan Produksi Petambak Garam

"Sesuai undang-undang dan peraturan yang ada, untuk kapal ikan asing ilegal, tugas kami tidak hanya menangkap saja, melainkan terus kami proses hukum pidananya hingga selesai di tahap penyidikan," ujar Pung, di Jakarta, Senin (16/6/2025).

Direktur Penanganan Pelanggaran, Teuku Elvitrasyah, menjelaskan seluruh berkas perkara dari enam kasus tersebut telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh pihak Kejaksaan.

Baca Juga:

DPR Minta KKP Hitung Kerugian Akibat Aktivitas Tambang di Raja Ampat

"Para tersangka beserta barang bukti juga telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum," kata Teuku.

Keenam kapal asing yang dimaksud adalah KM 936 TS Alias KG 93682 TS dan KM. 95762 TS asal Vietnam, FB.ST.LB Peter&Paul-GB, KM M/BCa Christian Jame, KM F/B Twin J-04, serta KM F/B Yanreyd-293 asal Filipina.

Baca Juga:

Kementerian PKP dan KKP Mau Renovasi Kawasan Pesisir, 1 Tahun 1.000 Maldives

Selain keenam kasus tersebut, KKP juga tengah menyelesaikan penyidikan terhadap tujuh kapal asing lainnya dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia.

Salah satunya, KM FV Yue Lu Yu asal China, telah dilimpahkan ke Direktorat Polair Polda Bali karena diduga terkait tindak pidana perdagangan orang.

Pung menuturkan tindakan tegas terhadap kapal asing ilegal ini merupakan bagian dari pelaksanaan program ekonomi biru. Program ini bertujuan menjaga keberlanjutan ekosistem laut serta mendukung ketahanan pangan nasional.

"Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kami lakukan secara ketat dan kolaboratif agar laut kita tetap lestari dan berdaulat," kata Pung.

(NIA DEVIYANA)