Komitmen Pemerataan, Jokowi Sebut Dana Desa yang Disalurkan Capai Rp539 Triliun

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. 

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen melakukan pembangunan secara merata hingga ke desa. Hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang telah tersalurkan untuk membangun desa-desa di seluruh Tanah Air.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam pertemuannya bersama para kepala desa se-Kabupaten Banjarnegara, yang digelar di Desa Pagak, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, Rabu, 3 Januari 2024.

"Jangan keliru ini saya beri tahu sampai saat ini sudah Rp539 triliun dana desa yang disalurkan ke desa-desa, Rp539 triliun, niku duit kathah sanget lho (itu uang banyak banget lho)," kata Jokowi.

Jokowi menuturkan jumlah dana desa yang telah disalurkan sejak tahun 2015 itu bukanlah angka yang kecil jika dibandingkan dengan anggaran sejumlah pembangunan proyek lainnya. Jokowi memberi contoh dalam pembangunan bandara hingga bendungan yang memiliki anggaran yang jauh lebih sedikit dibanding dana desa.

Lebih lanjut, mengenai pembangunan jalan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan jalan desa sudah mencapai 350 ribu kilometer. Presiden menyebut jalan desa yang telah dibangun di seluruh Tanah Air jauh lebih panjang dibanding pembangunan jalan tol.

"Jalan tol enggak ada apa-apanya, hanya 2040 kilometer. Kita memiliki 74.800 desa diseluruh tanah air ini. Kalau 1 desa saja 5 kilometer, berarti kali 75 berarti sudah 350 ribu jalan desa," imbuhnya.

Oleh karena itu, Kepala Negara berharap agar penggunaan dana desa ke depannya dapat digunakan dan dikelola untuk semakin memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai contoh, Presiden menyebut dalam membangun infrastruktur desa, seharusnya tidak membeli bahan-bahan bangunan dari luar daerahnya guna menjaga perputaran uang di desa.

"Oleh sebab itu sering saya ucapkan bolak-balik, beli batu batanya lokal di desa atau paling jauh di kecamatan, jangan diberi anggaran dana desa misalnya Rp1,5 miliar belanjanya di Jakarta. Kelihatannya lebih murah, tapi perputaran uang jadi berpindah dari desa ke Jakarta balik lagi uangnya," jelasnya.

"Biarkan uang itu beredar meskipun harganya sedikit lebih mahal tapi uangnya beredar di desa kita," tandasnya. (NIA)