Konsumsi BBM Subsidi Diklaim Turun, Purbaya: Tunggu Tagihan Pertamina
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi klaim konsumsi BBM subsidi khususnya Pertalite yang turun.
IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi klaim konsumsi BBM subsidi khususnya Pertalite yang turun karena masyarakat mulai beralih konsumsi BBM nonsubsidi.
Ia menegaskan, Kementerian Keuangan akan menunggu data resmi tagihan dari PT Pertamina untuk pembayaran kompensasi penjualan BBM subsidi. Sebab tagihan kompensasi atas BBM subsidi praktis akan turun jika masyarakat mulai beralih ke nonsubsidi.
"Kita lihat tagihan dari Pertamina seperti apa. Untuk triwulan sekarang kan nanti dia kirim ke saya akhir tahun atau awal tahun depan nanti baru kita asesmen. Baru kita bayar setelah asesmen itu," ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (27/10/2025).
Purbaya memastikan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan membayar tepat waktu, setelah menerima tagihan dari PT Pertamina untuk pembayaran kompensasi BBM subsidi.
"Jadi kalau Pertamina sudah mengeluarkan biaya pasti kita bayar. Jangan anda anggap pemerintah tukang ngemplang," katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan penjualan BBM RON 90 (Pertalite) mengalami penurunan pada 2025 dibandingkan tahun 2024. Sementara penjualan BBM nonsubsidi mengalami peningkatan pada periode yang sama.
Laode menjelaskan, rata-rata penjualan harian Pertalite pada 2024 sebesar 81.106 kiloliter (KL), turun 5,10 persen menjadi 76.970 KL per hari hingga Juli 2025.
Sebaliknya, konsumsi BBM non-subsidi (RON 90, RON 92, RON 95, dan RON 98) justru menunjukkan tren peningkatan. Penjualan harian BBM non-subsidi naik dari 19.061 KL per hari pada 2024 menjadi 22.723 KL per hari pada 2025 (hingga Juli), atau naik 19,21 persen.
"Pada tahun 2025 ini terjadi hal yang tidak biasa, jadi sejak Juli - Agustus kemarin, terjadi shifting atau perubahan pola konsumsi, jadi konsumen yang tadinya menggunakan RON 90 atau pertalite itu cenderung turun dan beralih ke RON yang lebih tinggi," ujar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI, (1/10).
(kunthi fahmar sandy)