KSPI Minta Upah Minimum 2027 Naik Maksimal 9,5 Persen
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen.
IDXChannel – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen. KSPI meminta pemerintah tidak mengintervensi penetapan kenaikan upah melalui penggunaan indeks tertentu.
Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan penentuan kenaikan upah minimum harus dilakukan melalui mekanisme pembahasan di Dewan Pengupahan. Dia berharap pemerintah tidak kembali menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Kenaikannya kami usulkan 7,5 persen sampai 9,5 persen. Nah, kami berharap Menaker jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentunya 0,7 jangan, itu harus masuk Dewan Pengupahan,” katanya dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026).
Said Iqbal memperkirakan penetapan upah minimum 2027 berpotensi mengalami keterlambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyusul proses pengesahan Dewan Pengupahan dan Dewan Tripartit Nasional yang baru oleh Menteri Ketenagakerjaan.
Meski demikian, dia berharap besaran kenaikan upah minimum 2027, baik Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), maupun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), sudah dapat diketahui pada awal Desember 2026.
“Sekitar awal bulan Desember 2026, kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027, baik UMK, UMP, UMSK, dan UMSP,” tegas Said Iqbal.
Lebih lanjut, Said Iqbal meminta para gubernur, termasuk Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, tidak mengubah rekomendasi UMSK yang telah ditetapkan oleh bupati dan wali kota di wilayahnya. Dia menyoroti pembatalan rekomendasi UMSK kabupaten/kota di Jawa Barat yang sebelumnya dilakukan oleh gubernur.
Menurutnya, persoalan tersebut telah bergulir hingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan PTUN Jakarta. Dia berharap kejadian serupa tidak kembali terulang dalam penetapan upah minimum mendatang.
Said Iqbal juga menyoroti kebijakan pengupahan di DKI Jakarta. Dia meminta Gubernur DKI Jakarta tidak lagi menggunakan indeks tertentu sebesar 0,7 dalam menentukan kenaikan upah minimum.
Dia menilai penggunaan indeks tersebut membuat upah minimum DKI Jakarta lebih rendah dibandingkan upah minimum Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang, meskipun biaya hidup di ibu kota relatif lebih tinggi.
“Malu dong, kok ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi,” pungkasnya.
(Shifa Nurhaliza Putri)