Kualitas Udara Buruk, ASN Bekasi Tunggu Arahan Kemendagri Terkait WFH

Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu arahan Kementerian Dalam Negeri untuk penerapan work from home (WFH).

IDXChannel - Pemerintah Kabupaten Bekasi masih menunggu arahan Kementerian Dalam Negeri untuk penerapan work from home (WFH). Penerapan tersebut akibat polusi yang terjadi di Jakarta.

“Terkait WFH tersebut, sedang dikaji implementasinya seperti apa,” ujar Pj Bupati Dani Ramdan, Selasa 22 Agustus 2023.

Sedangkan menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Dedy Supriyadi, penerapan WFH tersebut masih dalam kajian Kemendagri. Jika nantinya telah ditetapkan, WFH bisa segera dilaksanakan.

“Jumat lalu saya sendiri yang mengikuti rapat dengan Kemendagri terkait WFH. Ada sejumlah masukan dari daerah terkait ini, namun demikian penerapannya masih menunggu dari Kemendagri,” kata dia.

Seperti diketahui, kata Dia, dalam beberapa pekan terakhir, polusi udara di DKI Jakarta menjadi pembicaraan publik.

Bagaimana tidak, kondisi udara ibu kota nilai tidak sehat lantaran tingginya tingkat pencemaran.

Kondisi ini pun turut menjadi perhatian pemerintah pusat dengan kembali mewacanakan WFH. Penerapan kebijakan ini pun turut melibatkan daerah lainnya dalam aglomerasi Jabodetabek, termasuk Kabupaten Bekasi.

Dalam rapat koordinasi dengan Kemendagri, kata Dedy, polusi juga turut terjadi di daerah sekitar ibu kota, termasuk Kabupaten Bekasi. Pada pembahasan tersebut, polusi setidaknya ditimbulkan oleh dua faktor yakni operasional industri dan kendaraan bermotor.

Tingginya mobilitas penduduk di kawasan Jabodetabek menjadi salah satu penyumbang terbesar polusi udara. Sebab, lanjut Dia, bekasi juga termasuk tinggi, karena ada industri juga mobilitas penduduk. 

"Dari yang pergi bekerja atau yang sekadar mengantar anak sekolah. Turut menyumbang polusi udara. Sehingga wacana WFH muncul,” ucap dia.

Dedy sendiri belum bisa memastikan skema teknis dari penerapan WFH. Dinas mana saja yang nantinya akan menjalani WFH, belum bisa dipastikan. 

“Namun yang jelas WFH ini tidak mengganggu proses pelayanan publik,” ucap dia.

Seperti Pandemi Covid-19 Dedy menambahkan, penerapan WFH akan mengadopsi kebijakan pembatasan pada saat pandemi covid-19 lalu. 

Karena penyumbang tertinggi polusi berasal dari asap kendaraan, maka fokus utama WFH ini yakni pembatasan mobilitas penduduk.

“Termasuk di Bekasi di mana aktivitas mobilitas tinggi sehingga produksi karbon juga besar. Maka kerangka kebijakannya mengadopsi saat covid-19 lalu. Tinggal bagaimana kajian teknisnya nanti dari Kemendagri,” ucap dia.

(SLF)