Langkah Pengendalian Impor Singkong Disiapkan, Mentan: Yang Penting Petani Untung
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah pengendalian impor singkong untuk melindungi kesejahteraan petani.
IDXChannel – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pemerintah tengah menyiapkan langkah pengendalian impor singkong untuk melindungi kesejahteraan petani dalam negeri.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan larangan terbatas (lartas) atau tarif bea masuk atas komoditas tersebut.
“Singkong, kami sudah lapor Bapak Presiden (Prabowo). Beliau katakan bahwa tolong jaga agar harga yang ada di petani menguntungkan,” ujar Amran saat ditemui di kediaman pribadinya, Jakarta, Jumat (30/5/2025).
Selain Presiden Prabowo Subianto, Amran juga mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan pengendalian impor, baik berupa tarif maupun lartas.
“Yang penting menguntungkan petani,” kata Amran.
Amran menegaskan, Presiden secara tegas meminta seluruh jajaran pemerintah untuk memastikan kebijakan pangan berpihak pada petani. Sebab, pengendalian impor menjadi salah satu upaya menjaga pasar domestik dan menghindari banjir produk dari luar negeri.
“Bapak Presiden selalu memerintahkan kepada kita menjaga, mengawal, memperhatikan kesejahteraan petani. Itu perintahnya jelas, tegas,” ujarnya.
Sebelumnya, Amran telah mengirimkan surat resmi kepada Airlangga untuk mengusulkan digelarnya Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait pengendalian impor ubi kayu dan produk turunannya.
Dalam surat bernomor B-191/PI.200/M/05/2025 tertanggal 14 Mei 2025, Mentan menyoroti perlunya langkah strategis guna melindungi petani singkong di tengah meningkatnya volume impor.
Mentan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat impor ubi kayu dari 2023 ke 2024 mengalami kenaikan signifikan, sehingga turut memicu tekanan pada pasar lokal dan menyulitkan petani dalam menjual hasil panennya. Hal serupa juga terjadi pada produk turunan seperti tepung tapioka.
Dia menilai, pembatasan impor sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendorong pemanfaatan bahan baku dalam negeri sebagai bagian dari strategi hilirisasi industri.
Rapat koordinasi yang diusulkan Kementan nantinya akan melibatkan sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.
(Dhera Arizona)