Lelang Proyek PLTS Milik PLN Lamban, Apa Penyebabnya?
Kementerian ESDM menyoroti lambannya perkembangan lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi PLTS oleh PLN.
IDXChannel - Kementerian ESDM menyoroti lambannya perkembangan lelang proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) oleh PT PLN (Persero). Salah satunya disebabkan oleh masalah negosiasi harga.
"Intinya kita bicara tempat yang terpencil, suplai yang harus stabil, ada permasalahan harga juga barangkali yang belum sepakat di sana. Detailnya silakan tanya PLN kenapa dedieselisasi belum menguntungkan," jelas Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi ketika ditemui di ICE BSD, Selasa (14/11/2023).
Sebagai informasi, PT PLN (Persero) memang tengah melakukan program dedieselisasi atau konversi PLTD ke pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Namun, hingga kini masih ada 5.200 PLTD yang beroperasi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah terpencil.
Rencananya, pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang masuk ke dalam program ini akan digantikan oleh panel surya dengan potensi 200 megawatt (MW). Di sisi lain, terdapat potensi investasi tambahan pada battery energy storage systems (BESS) sebesar 350 MWh pada tahap awal tersebut.
Selanjutnya, potensi pengembangan tambahan untuk tahap dua dan tiga mencapai 800 MWp panel surya. Adapun, hak pengelolaan diberikan selama 20 tahun sejak commercial operation date atau COD.
Di sisi lain, Kementerian ESDM masih mengkaji opsi tarif listrik gabungan atau hybrid untuk program konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi berbasis energi baru terbarukan (EBT).
“Sekarang ini lagi kita kaji kalau barangkali digabungkan hybrid lebih dari satu jenis pembangkit di satu tempat, misalnya PLTS dengan tetap menggunakan diesel untuk backup, apakah nanti ujungnya kita mau mengeluarkan satu tarif khusus seperti ini melihat perkembangannya tergantung tipologinya,” kata Yudo saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/10/2023) lalu.
(YNA)