LinkedIn-Paypal Belum Terdaftar PSE, Kominfo: Kami akan Kirim Surat Peringatan
Kominfo ungkap sejumlah langkah yang akan dilakukan bagi platform yang belum terdaftar sebagai PSE lingkup private.
IDXChannel - Sejumlah platform asing besar belum terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Private. Padahal ini sudah H+1 melewati tenggat waktu yang diberikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Platform-platform tersebut mencakup Roblox, Opera, LinkedIn, PayPal, hingga Amazon. Dan jika melongok laman pse.kominfo.go.id, memang mereka belum masuk ke daftar, namun belum juga dilakukan pemblokiran oleh Kominfo.
Lantas sanksi dalam bentuk apa yang diberikan oleh kominfo? Berikut penjelasan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangarepan.
Dalam konferensi pers yang digelar pada Kamis (21/7/2022), pria yang kerap disapa Semy itu mengatakan bahwa dalam waktu dekat Kominfo akan mengirimkan surat peringatan kepada para PSE yang belum mendaftar tersebut.
Dalam surat peringatan, Kominfo memberitahukan para PSE agar segera melengkapi pendaftaran hingga batas waktu lima hari kerja setelah surat diberikan. Jika tidak juga melengkapi pendaftaran, setelahnya pemblokiran akan dilakukan.
"Sekarang sedang kita siapkan surat bagi tadi yang sudah disebutkan dan belum mendaftar. Surat peringatan ini untuk segera melengkapi. Kalau tidak dilakukan, maka proses pemblokiran akan berjalan," kata Semuel.
Sebelumnya, Semuel memang menggaris bawahi bahwa sanksi sendiri prosesnya terbagi menjadi tiga, yakni sanksi teguran, kemudian denda administratif, lalu yang terakhir adalah pemblokiran. Untuk pemblokiran ini merupakan opsi terakhir.
Samuel sendiri mengaku tak takut jika memang harus melakukan pemblokiran kepada PSE-PSE besar yang memang memiliki kekuatan dan jumlah pengguna yang besar. Menurutnya ini justru akan membuka lahan bisnis bagi anak bangsa.
"Dan saya tidak takut, karena apa? Begitu mereka tidak ada, banyak juga anak bangsa yang bisa membangunnya kok. Dan bukan hal yang susah. Ini justru membuka kesempatan bagi anak bangsa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini adalah regulasi yang ada," tegasnya.
(IND)