Luhut akan Turun Tangan Atasi Konflik Lahan di Pulau Rempang
Luhut mengatakan bahwa konflik tersebut lantaran pendekatan yang dilakukan baik pemerintah maupun aparat kekepolisian terkait pembebasan lahan.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara soal terjadinya peristiwa bentrokan yang terjadi antara warga dengan aparat gabungan di Rempang, Batam, Kepulauan Riau beberapa pekan lalu.
Luhut mengatakan bahwa konflik tersebut lantaran pendekatan yang dilakukan baik pemerintah maupun aparat kekepolisian terkait pembebasan lahan di Rempang belum terjalin komunikasi yang baik dengan warga.
"Ya rempang itu mungkin ya sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin kemaren pendekatannya belum pas, tapi selama saya yang menangani banyak pembebasan lahan tak ada masalah," kata Luhut saat ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Menurut Luhut pembebasan lahan di Rempang dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan yang terjadi. Luhut mengklaim bahwa masyarakat Rempang sebenarnya mau untuk direlokasi.
Ia mengatakan bahwa sudah ada tim yang ke sana untuk mensosialisasikan terkait apa saja yang akan diberikan pemerintah kepada warga terkait dengan pembebasan lahan tersebut.
"Rakyat itu pada umumnya mau, ndak ada masalah. Karena kalo meraka direlokasi ada yang mau dikasih rumah, pekerjaan, sekolah dan sebagainya dan juga uang saja cash, kemudian yang provokator pasti ada. Itu perlu dipisah-pisahkan. Jadi saya kira tidak ada masalah," katanya.
Luhut mengatakan bahwa potensi investasi di Rempang akan memberikan dampak yang bagus terhadap Indonesia. Hal ini berkaitan dengan menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa akan banyak kerugian yang akan dirasakan, baik dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat jika potensi investasi di Rempang tidak jadi terealisasikan.
“Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang,” ujar Bahlil dalam keterangan resminya, Senin (18/9/2023).
(SLF)