Luhut Desak Penyaluran BTT dan Bansos Dipercepat untuk Jaga Daya Beli

Luhut mendorong kepala daerah mempercepat penyaluran blt bbm dan btt. Itu karena penyaluran bansos tersebut masih rendah.

IDXChannel -  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong kepala daerah mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos). Itu dikarenakan realisasi bansos berupa bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan belanja tidak terduga (BTT) masih rendah.

"Angka realisasi BTT dan bansos tersebut masih cukup rendah, untuk itu penyaluran (bantuan) perlu dipercepat. Langkah tersebut perlu dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat," katanya dalam Pengarahan Presiden kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga, Kepala Daerah, Pangdam dan Kapolda secara virtual, Kamis (29/9/2022).

Lebih lanjut, Luhut memaparkan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) BBM saat ini telah mencapai 96,6% atau kepada 19,95 juta keluarga penerima manfaat. Sedangkan penyaluran bantuan subsidi upah telah disalurkan kepada lebih 7 juta  pekerja atau 48,3 persen. 

Kemudian, penggunaan belanja tidak terduga di tingkat provinsi baru terealisasi sekitar 11,23 persen, sedangkan di tingkat kabupaten/kota baru sebesar 15,69 persen.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan realisasi penyaluran bantuan sosial di tingkat provinsi rata-rata sebesar 46,01 persen dan tingkat kabupaten kota sebesar 39,82 persen.

Selain bansos,  pemerintah memberikan dana insentif daerah atas kinerja tahun berjalan 2022, apresiasi diberikan kepada 40 daerah terdiri dari 10 provinsi dan 30 kabupaten kota dengan kategori kinerja penurunan inflasi. 

"Upaya dari 40 daerah ini dapat menjalin strategi pengendalian inflasi untuk daerah lainnya. Beberapa hal yang dapat dicontoh seperti peningkatan operasi pasar, program pangan bersubsidi, pengembangan urban farming dan perluasan kerja sama antar daerah. Fasilitasi distribusi pasokan serta penguatan pemanfaatan data detail," ujar Luhut.

(FRI)