Luhut Sebut Larangan Ekspor Nikel justru Untungkan AS, Begini Penjelasannya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan mengungkapkan banyak negara maju yang protes atas kebijakan larangan ekspor tambang.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan banyak negara maju yang protes atas kebijakan larangan ekspor tambang Indonesia.
Di antaranya, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) yang menggugat Indonesia karena melarang ekspor nikel.
Luhut menjelaskan sebenarnya banyak negara maju yang tidak memahami bahwa larangan tersebut sebenarnya justru mempermudah akses terhadap material lithium baterai.
"Saya juga ingin Peter mencatat dalam tulisannya nanti bahwa kami ingin negara maju memahami satu hal yang penting, larangan eskpor nikel yang kami putuskan saat ini secara tidak langsung mempermudah Amerika dan negara lainnya untuk mendapatkan akses terhadap suplai material lithium baterai dari nikel," kata Luhut dalam potongan video kepada jurnalis senior harian The New York Times, Peter Goodman dikutip dari Instagram @luhut.pandjaitan, Jumat (21/7/2023).
Terlebih lagi, Indonesia adalah salah satu negara yang berhasil menerapkan teknologi HPAL untuk pengolahan nikel kadar rendah menjadi bahan lithium baterai.
Dia menjelaskan jika nikel ore tersebut diekspor secara langsung, hasilnya tidak akan efisien lantaran kandungnya terlalu kecil. "Ini tidak efisien. Nikel ore isinya lebih banyak air dan tanah saja, kandungan nikel hanya 2%," imbuhnya.
"Melihat raut keheranan dari wajah Peter, semakin meyakinkan saya bahwa memang belum banyak yang tahu apa yang sedang dijalankan Indonesia hari ini, wajar bila banyak tentangan yang hadir silih berganti terhadap kebijakan hilirisasi ini," lanjut Luhut.
Di sisi lain, Luhut mengatakan dirinya bersyukur mempunyai Presiden Joko Widodo yang memberikan teladan untuk tidak gentar terhadap setiap tantangan dan hambatan yang hadir di masa depan.
Luhut mengatakan program yang saat ini dijalankan pemerintah akan berdampak baik bagi terwujudnya cita-cita bangsa menjadi negara maju pada 2045. (NIA)