Masih Agen Pemerintah, Pengamat Sebut Wajar Jika BUMN Diberi PMN

Piter Abdullah, mengatakan wajar apabila 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp73,26 triliun pada 2023.

IDXChannel - Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah, mengatakan wajar apabila 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp73,26 triliun pada 2023.

Menurutnya, BUMN di Indonesia tidak seperti BUMN di luar negeri, di sana perusahaan milik negara memang sepenuhnya bersifat bisnis dan ditujukan untuk mencari keuntungan.

"Terkait PMN ini kita harus benar-benar paham posisi dan peran BUMN. Di mana BUMN Indonesia mengemban banyak misi, melaksanakan program-program pemerintah yang sering kali membebani keuangan BUMN," ujarnya kepada MNC Portal, Jumat (17/6/2022).

Piter menjelaskan dengan banyaknya misi yang dijalankan BUMN, penambahan PMN menurutnya merupakan hal yang wajar. Hal itu bertujuan agar program pemerintah yang diembankan kepada BUMN berjalan.

"Bukan lagi bagi-bagi duit. Tetapi memberikan tambahan modal agar BUMN bisa melaksanakan program pemerintah yang mereka emban secara baik," katanya.

PMN tersebut digunakan misalnya untuk pembangunan infrastruktur jalan tol di Sumatera, pembangunan pembangkit listrik PLN, memperkuat pariwisata (holding pariwisata), transportasi kereta api cepat, dan bantuan kepada UMKM.

"Pembangunan berbagai infrastruktur oleh BUMN jelas membutuh tambahan uang dari pemerintah karena umumnya infrastruktur bersifat jangka panjang," katanya.

Piter menambahkan bahwa hal yang paling penting ialah pengawasan. Hal itu agar PMN dipergunakan sesuai dengan tujuannya.

Sebelumnya, pada rapat dengan Komisi IV DPR, Selasa (7/6/2022) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp73,26 triliun kepada 10 perusahaan BUMN pada 2023. Nilai tersebut terdiri dari PMN tunai sebesar Rp69,82 triliun dan PMN non tunai sebesar Rp3,44 triliun. (TYO)