Masih Banyak Warga yang Kesusahan Imbas Pandemi, DPRD Minta Pemprov Jabar Tunda Proyek Infrastruktur
Masih banyaknya warga yang terdampak pandemi membuat DPRD Jabar meminta pemprov untuk selektif garap infrastruktur.
IDXChannel - Tidak sedikit warga Jabar dan daerah lain terdampak menderita dan membutuhkan uluran tangan pemerintah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangannya.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Jabar diminta lebih selektif dalam melaksanakan program pembangunan dengan memprioritaskan sektor kesehatan dan penguatan ekonomi masyarakat, terutama dalam sektor pangan di tengah pandemi saat ini.
"Pandemi ini menginterupsi kita semua bahwa penting mengedepankan asas pelayanan dan pemerataan pembangunan, terutama sektor kesehatan dan ekonomi mikro," tegas Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati.
Oleh karenanya, di tengah kondisi prihatin yang dihadapi masyarakat, Rahmat meminta Gubernur Jabar, Ridwan Kamil memeriksa ulang pelaksanaan reformasi birokrasi yang di dalamnya mencakup tata kelola aparatur dalam pelaksanaan visi Jabar Juara Lahir Batin di berbagai sektor.
Dalam pelaksanaan visi tersebut, Rahmat meminta Ridwan Kamil untuk menunda program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berkaitan dengan proyek-proyek infrastruktur.
"Tunda dulu program PEN dalam bentuk megaproyek taman, alun-alun, termasuk situ (danau) juga (penyusunan) DED (detail engineering design)-nya. Prioritaskan kesehatan masyarakat dan pengembangan serta penguatan ekonomi rakyat yang paling mendasar, yaitu pangan," jelas Rahmat.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengungkapkan, ada lima hal yang berkaitan langsung dengan persoalan kesejahteraan rakyat, yakni pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.
"Kami dari Komisi II meminta Gubernur konsen saja dulu di sektor ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk sementara, adapun program lainnya jangan jadi prioritas," jelasnya.
Dalam kesempatan ini, Rahmat pun mengkritisi program Petani Juara yang menurutnya belakangan terreduksi menjadi sekadar program Petani Milenial.
"Semestinya (program Petani Juara) diluruskan dan disinkronkan dengan berbagai program lain, semisal OPOP (One Pesantren One Produk) yang juga mestinya diperiksa ulang urgensi dan juga modelnya, termasuk standarisasinya," paparnya.
Rahmat pun meminta Pemprov Jabar memperhatikan pondok pesantren, termasuk memperkuat sisi ekonominya tanpa menunda penguatan wirausaha bagi para pemuda, khususnya pemula.
"Di berbagai sektor ekonomi, Pemprov Jabar belum hadir secara nyata. Secara formal, hal ini sebenarnya selalu disampaikan dalam rapat-rapat resmi dengan mitra Komisi II dalam bidang perekonomian," tandas Rahmat.
(IND)