Menakar Potensi Ekonomi Biru RI, Begini Kata KKP
Program-program prioritas KKP untuk implementasi Blue Economy dalam mendukung poros maritim dunia diantaranya, target perluasan kawasan konservasi 30 persen.
IDXChannel - Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) I Nyoman Radiarta menjelaskan, program-program ekonomi biru (blue economy) merupakan bentuk komitmen KKP dalam mendukung konsep poros maritim skala internasional.
“Blue Economy merupakan bagian dari pendekatan geopolitik dan geostrategi untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia dan penguatan pertahanan negara melalui program-program prioritasnya," ujar Nyoman dalam keterangan tertulis, Rabu (21/12/2022).
Dia menjelaskan, program-program prioritas KKP untuk implementasi Blue Economy dalam mendukung poros maritim dunia diantaranya, target perluasan kawasan konservasi 30 persen dari seluruh wilayah perairan indonesia.
Penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota berdasarkan zonasi, pengembangan budidaya yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, menjamin wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terjaga dengan baik, serta program 'bulan cinta laut' dengan membersihkan laut dari sampah di seluruh Wilayah Perairan Indonesia.
Selain itu, tambahnya, dalam mengimplementasi kebijakan Blue Economy, KKP mendorong penerapan Good Maritime Governance melalui pemantauan dan pengawasan penangkapan ikan dilakukan melalui Intelligent Maritime Platform, yaitu sistem pengawasan berbasis satelit, serta regulasi dan Ocean Accounting untuk menjamin keberlanjutan sumber daya kelautan.
Saat ini menurutnya KKP tengah melaksanakan Ocean Accounting pada Taman Wisata Perairan Gili Matra, sebagai project percontohan.
“Good maritime governance ini merupakan salah satu kunci dalam upaya melindungi laut Indonesia”, ucapnya.
Dia menuturkan, dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, KKP juga tengah mengembangkan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) yang tersebar di Sabang, Natuna, Morotai, Moa, dan Saumlaki.
SKPT di Pulau Terluar Indonesia bertujuan untuk membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Dengan target untuk menumbuhkan sistem bisnis perikanan, pemenuhan konsumsi ikan untuk keamanan pangan, pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan pemasukan komunitas, serta peningkatan nilai ekspor untuk produk perikanan.
Di akhir paparannya, Nyoman mengatakan, KKP mendorong peran Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Peran tersebut dapat diwujudkan dengan menciptakan SDM yang unggul serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kualitas pendidikan berorientasi maritim, serta kemitraan yang sinergis antara pemerintah, akademisi dan stakeholders.
(SLF)