Mendagri Minta Kepala Daerah Terapkan Diskresi Pajak Hiburan di Bawah 40 Persen

Mendagri meminta kepala daerah menggunakan diskresi untuk menetapkan pajak hiburan di bawah 40%.

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta kepala daerah menggunakan diskresi untuk menetapkan pajak hiburan di bawah 40%.

Hal tersebut untuk mendorong industri hiburan berkembang dan mampu mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dari sektor hiburan.

"Tapi yang di bawah 40 persen sementara baru di Bali, tapi saya dorong daerah lain untuk kesinambungan (menurunkan pajak), lapangan pekerjaan dan kesulitan pengusaha pasca Covid kita dorong menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan UU itu," ujar Tito di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1/2024).

Lebih lanjut, eks Kapolri itu menjelaskan diskresi Pemda itu diatur pada Pasal 101 UU HKPD (Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang mampu memberikan ruang kebijakan untuk pemberian insentif fiskal guna mendukung kemudahan berinvestasi, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya.

Sehingga lewat ketentuan tersebut, Tito mengungkapkan Kepala Daerah bisa menetapkan pajak hiburan lebih kecil dari ketentuan yang diatur lewat UU HKPD yaitu 40% - 75%.

"Tugas kami mendorong untuk menggunakan aturan itu, menggunakan kewenangan yang diberikan UU ata dasar pertimbangan boleh memberikan di bawah 40 persen," lanjutnya.

Tito juga merekomendasikan kepala Daerah segera melakukan pertemuan kepada para pelaku usaha di sektor hiburan untuk melakukan pertemuan. Menemukan angka yang cocok untuk menetapkan besaran pajak hiburan.

"Mereka (Pemda) mengumpulkan para pengusaha dulu untuk kira-kira berapa yang idealnya yang kira win-win," pungkasnya.  

(FRI)