Mendagri Tegaskan Penetapan UMP Paling Lambat 21 November 2026
Mendagri penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 oleh para Gubernur paling lambat 21 November 2026.
IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan bahwa penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 oleh para Gubernur paling lambat 21 November 2026.
“Ada data penting, timing penting dari Menteri Tenaga Kerja, itulah deadline penetapan adalah 21 November. Sekarang tanggal 6, jadi ada waktu 5 hari lagi bagi para gubernur untuk menentukan upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi,” ungkap Tito saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (16/11/2026).
Selanjutnya, kata Tito, penetapan upah minimum kabupaten (UMK) dilakukan paling lambat tanggal 25 November 2026. Penetapan UMK ini dilakukan setelah penetapan UMP.
“Kemudian daerah, kabupaten kota, deadline-nya adalah 25 November. Kalau nanti di daerah nggak bisa selesai di tingkat kabupaten kota, diambil alih, dapat diambil alih oleh gubernur. Ya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah, ya,” katanya.
Tito mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) teknis mengenai penetapan UMP 2027. Dia memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu berkomunikasi dengan daerah.
“Menteri Tenaga Kerja sudah mengeluarkan Surat Edaran lebih teknis. Kami nanti dari Kemendagri, Bapak, kami akan membantu, komunikasi terus dengan daerah, mana saja di deadline ini yang belum, siapa yang mana, provinsi yang mana yang belum. Kabupaten yang belum mana, yang mana yang belum,” ujar Tito.
“Kita akan komunikasikan dengan tim dari Menaker, kita Zoom meeting spesifik dengan daerah-daerah yang belum, hambatannya apa, supaya intinya kita meredam situasi. Mudah-mudahan semuanya bisa baik-baik saja,” tambahnya.
Berikut batas waktu penetapan Upah Minimum Daerah 2027:
-Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan oleh Gubernur, dengan batas waktu 21 November 2026.
-Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) ditetapkan oleh Gubernur, dengan batas waktu paling lambat 5 hari setelah UMP.
-Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan oleh Gubernur, dengan batas waktu 25 November 2026.
-Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) ditetapkan oleh Gubernur, dengan batas waktu paling lambat 5 hari setelah UMK.
(Febrina Ratna Iskana)