Menerka Sosok Kepala Otorita IKN, Ini Kriteria dari Jusuf Kalla

Usai disahkannya undang-undang ibu kota negara (IKN) baru, sejumlah nama pun telah dicalonkan untuk menjadi calon kepala otorita IKN.

IDXChannel - Usai disahkannya undang-undang ibu kota negara (IKN) baru, sejumlah nama pun telah dicalonkan untuk menjadi calon kepala otorita IKN. Namun, ternyata Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla sudah punya kriteria sendiri.

Jusuf Kalla mengaku sepenuhnya perihal Kepala Otorita IKN Nusantara di Kalimantan Timur kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Namun ia sepakat dengan pernyataan Presiden Jokowi, bahwa sosok Kepala Otorita yang akan menjabat pada masa awal pembangunan harus memiliki latar belakang pemerintahan sekaligus arsitektur.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rakernas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tajuk 'Semangat Transformasi & Kolaborasi - PKS Pelayan Rakyat,' di Hotel Bidakara, Pancoran Jakarta Selatan pada Senin (31/1/2022).

"Kalau itu tanya ke Presiden (Jokowi). Presiden yang menentukan itu. Presiden kan sudah menyampaikan harus memiliki pengalaman di pemerintahan dan pengalaman arsitek. Kan sudah jelas," kata Jusuf Kalla.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Jusuf Kalla meminta BNPT untuk membuka data perihal pesantren yang terafiliasi dengan organisasi terorisme.

Pasalnya apabila hanya bersifat membuka kulitnya tanpa tindakan nyata pemanggilan, justru akan membuat para masyarakat yang mempercayakan anaknya di pesantren akan menjadi resah.

"Ya tentu kalau memang ada buktinya silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan kita mengeluarkan isu, kemudian pesantren menjadi seperti semuanya (berafiliasi dengan terorisme). Yang mana itu, terus panggil satu per satu," ujar Jusuf Kalla, Senin (31/1/2022) sore.

Ia menyebutkan pernyataan kontroversial BNPT yang tanpa didasari action justru hanya akan membuat kegaduhan di tengah masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia.

"Ya perlu, kalau memang yang artinya kalau ada buktinya kan orangnya bisa dipanggil. Daripada diumumkan begitu saja tanpa jelas, kan orang pesantren jadi resah. Jadi sekalian dibuka saja tapi harus hati-hati nanti ada protes pula," tegas Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan itu Jusuf Kalla juga menanggapi pesan untuk PKS terkait rakernas dan ucapan ekonom Faisal Basri yang memprediksi pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin dapat tumbang sebelum 2024.

"Saya kira tadi sudah saya sampaikan, ya laksanakan PKS bagaimana untuk keadilan dan kesejahteraan (rakyat). Ya tanya pak Faisal saja lah," pungkas Jusuf Kalla. (TYO)