Meneropong Ekonomi Inggris Pasca Kemenangan Partai Buruh
Kemenangan Starmer diharapkan akan membawa Inggris ke arah baru ekonomi dan politik. Namun, pemerintahan Partai Buruh masih akan menghadapi sejumlah tantangan.
IDXChannel - Keir Starmer akan menjadi perdana menteri (PM) Inggris berikutnya setelah Partai Buruh yang dipimpinnya menang telak dalam pemilihan parlemen negeri Raja Charles III tersebut.
Kemenangan Starmer diharapkan akan membawa Inggris ke arah baru ekonomi dan politik. Namun, pemerintahan Partai Buruh masih akan menghadapi sejumlah tantangan.
Sebelumnya, survei exit poll memprediksi Partai Buruh—yang beraliran kiri-tengah—meraih 410 dari 650 kursi di parlemen pada Jumat (5/7/2024), menurut Reuters.
“Masyarakat di seluruh negeri telah berbicara dan mereka memilih perubahan,” kata Starmer setelah memenangkan kursinya di London.
Kemenangan Partai Buruh mengakhiri kekuasaan Partai Konservatif yang telah memimpin sejak 2010.
Partai pimpinan PM saat ini Rishi Sunak tersebut diprediksi hanya akan mendapatkan sekitar 100 kursi.
"Perubahan dimulai dari sini. Karena ini adalah demokrasi Anda, komunitas Anda, dan masa depan Anda. Anda telah memilih. Sekarang saatnya bagi kami untuk mewujudkannya," ujar Starmer.
Ekonomi Inggris dalam Tekanan
Ekonomi Inggris terus merosot sejak 2023 hingga kuartal pertama tahun ini. Di kuartal empat tahun lalu, PDB Inggris justru terkontraksi 0,2 persen year on year (yoy). (Lihat grafik di bawah ini.)
Pada akhir tahun lalu, Inggris bahkan resmi mengalami resesi. Perekonomian menyusut sebesar 0,3 persen secara kuartalan antara Oktober dan Desember 2023, setelah kontraksi sebelumnya antara Juli dan September di tahun yang sama.
Angka pertumbuhan ekonomi pada Januari 2024 menunjukkan sedikit perbaikan. Namun tidak ada indikasi bahwa Inggris telah mencapai kemajuan berarti dalam hal pertumbuhan produktivitas.
Melansir The Conversation pertengahan Maret lalu, pertumbuhan produktivitas di Inggris hampir tidak ada sejak krisis keuangan 2008.
Pertumbuhan produktivitas di negara ini bahkan sangat tertinggal dibandingkan negara-negara seperti Jerman dan Perancis, dan bahkan jauh tertinggal dibandingkan Amerika Serikat (AS).
Di samping itu, tingkat inflasi Inggris telah mencapai dua persen pada Mei 2024, yang merupakan tingkat inflasi terendah sejak April 2021.
Sepanjang September 2022 hingga Maret 2023, Inggris mengalami inflasi dua digit selama tujuh bulan, yang mencapai puncaknya pada 11,1 persen pada Oktober 2022.
Ada berbagai alasan yang menyebabkan peningkatan tingkat inflasi sejak 2021 ini. Setelah pandemi Covid-19, rantai pasokan global mengalami kesulitan untuk memenuhi permintaan baru terhadap barang dan jasa.
Harga pangan dan energi yang sudah tinggi, semakin meningkat pada tahun 2022. Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 mengakhiri era aliran gas murah ke pasar Eropa dari Rusia.
Perang juga telah mengganggu pasar pangan global, dimana Rusia dan Ukraina merupakan eksportir utama tanaman serealia. Akibat faktor-faktor ini, Eropa termasuk Inggris mengalami era inflasi tinggi.
Inflasi yang tinggi merupakan salah satu faktor utama di balik krisis biaya hidup yang sedang berlangsung di Inggris.
Dengan melonjaknya harga energi global, batasan harga energi di Inggris telah meningkat secara signifikan.
Jumlah yang dapat ditagihkan oleh pemasok energi kepada konsumen di Inggris mencapai GBP3.549 per tahun pada Oktober 2022, dibandingkan dengan GBP1.277 pada tahun sebelumnya.
Seiring dengan melonjaknya harga pangan, tagihan energi yang tinggi juga memberikan dampak buruk bagi rumah tangga di Inggris, terutama rumah tangga berpendapatan rendah yang menghabiskan lebih banyak pendapatan mereka untuk biaya perumahan.
Akibat faktor-faktor ini, rumah tangga di Inggris mengalami penurunan standar hidup terbesar dalam beberapa dekade sepanjang 2022/2023, dengan pendapatan rumah tangga yang dapat dibelanjakan juga diperkirakan akan turun pada tahun 2023/2024 dan 2024/2025.
Pertemuan Bank of England (BoE) baru-baru ini juga mempertahankan suku bunga pada 20 Juni lalu di angka 5,25 persen.
Pada pertemuan 1 Agustus mendatang, BoE diharapkan melakukan penurunan suku bunga berikutnya.
Pada pertemuan sebelumnya, sebanyak tujuh anggota komite kebijakan moneter memberikan suara untuk tidak melakukan perubahan suku bunga dan dua orang memberikan suara untuk pemotongan sebesar 0,25 poin persentase.
Kebijakan Ekonomi Partai Buruh vs Konservatif
Reuters telah merangkum ringkasan kebijakan ekonomi kedua partai di Inggris sejauh ini. Banyak di antaranya tampak serupa setelah pemimpin oposisi Keir Starmer menggeser Partai Buruh ke posisi tengah.
Pajak
Beban pajak di Inggris merupakan yang tertinggi sejak Perang Dunia II setelah belanja publik melonjak selama pandemi virus corona dan lonjakan harga energi pada 2022.
PM Rishi Sunak selama ini berusaha menciptakan garis pemisah yang jelas dengan Partai Buruh, dengan mengatakan ia ingin memotong semua iuran jaminan sosial yang dibayarkan oleh pekerja dalam jangka panjang.
Partai Buruh mengatakan rencana itu tidak mungkin dilaksanakan. Mereka telah berjanji untuk tidak menaikkan tarif pajak penghasilan atau pajak perusahaan atas keuntungan perusahaan.
Pemerintah berencana untuk mengenakan pajak pertambahan nilai atas biaya sekolah swasta dan mengenakan pajak atas pendapatan luar negeri penduduk Inggris yang mengklaim status non-domisili.
Namun keengganan kedua belah pihak untuk menaikkan pajak secara lebih luas menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana mereka dapat meningkatkan pelayanan publik dan memperbaiki keuangan negara.
Belanja Negara
Jeremy Hunt selaku menteri keuangan Sunak memperkirakan pemotongan belanja publik di masa depan yang menurut banyak ekonom eksternal tidak masuk akal.
Hunt mengatakan peningkatan produktivitas di sektor publik di masa depan akan menambah jumlah pendapatan negara, namun hal ini merupakan tantangan yang tidak dapat diatasi oleh pemerintahan sebelumnya.
Partai Buruh berjanji untuk meningkatkan layanan publik dan mengakhiri rendahnya investasi di bidang infrastruktur dan bidang-bidang lain yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Kebijakan Fiskal
Sunak dan Hunt menetapkan aturan anggaran baru pada 2022 setelah kepemimpinan singkat PM Liz Truss memicu kehancuran pasar obligasi.
Aturan utamanya mengharuskan utang publik turun sebagai bagian dari PDB pada tahun kelima berdasarkan perkiraan resmi.
Pemerintah hanya berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tersebut, dan hanya menyisakan sedikit ruang untuk pemotongan pajak atau peningkatan belanja.
Aturan kedua menyatakan bahwa pinjaman pemerintah tidak boleh melebihi 3 persen PDB juga pada tahun kelima.
Partai Buruh mengatakan akan mempertahankan target utang namun hanya akan menerapkan aturan pinjaman untuk pengeluaran sehari-hari, sehingga memungkinkan mereka meminjam lebih banyak untuk mendanai investasi.
Namun, mereka membatalkan rencana pinjaman hingga GBP28 miliar per tahun untuk investasi ramah lingkungan.
Ekonomi Hijau
Partai Buruh ingin melakukan dekarbonisasi sistem tenaga listrik pada 2030, lima tahun lebih awal dari Partai Konservatif.
Hal ini akan mempermudah pembangunan pembangkit listrik tenaga angin baru, mendirikan perusahaan energi negara, dan dana kekayaan nasional untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan.
Partai Konservatif mengatakan rencana tersebut akan jauh lebih mahal dibandingkan klaim Partai Buruh.
Sunak tahun lalu jua menunda larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin baru. Namun demikian, ia mengatakan tetap berkomitmen untuk mencapai nol emisi pada 2050.
Uni Eropa
Sunak telah meningkatkan hubungan dengan Uni Eropa, namun Brexit merupakan hambatan bagi perekonomian.
Pemeriksaan baru terhadap impor pangan dari organisasi kawasan ini merupakan tantangan terbaru bagi dunia usaha.
Starmer berjanji akan membuka peluang baru untuk meningkatkan hubungan dengan Uni Eropa mulai 2025 ketika kesepakatan kemitraan Inggris-Uni Eropa akan ditinjau, tetapi dia menegaskan tidak akan membawa Inggris kembali ke pasar tunggal blok tersebut.
Pembangunan dan Perencanaan Rumah
Sebelum pemilu 2019, Partai Konservatif berjanji akan membangun 300.000 rumah baru setiap tahun di Inggris pada pertengahan 2020.
Namun, rencana untuk melonggarkan aturan perencanaan dipermudah untuk menghindari kekecewaan para pemilih.
Realisasinya, kurang dari 250.000 rumah dibangun di seluruh Inggris, Wales dan Skotlandia pada tahun lalu.
Partai Buruh berjanji akan merombak sistem perencanaan untuk mempercepat pembangunan rumah dan infrastruktur.
Pemerintah berencana untuk mendelegasikan lebih banyak wewenang kepada otoritas lokal agar proyek dapat diselesaikan lebih cepat.
Kebijakan Pasar Tenaga Kerja
Partai Buruh, yang berakar pada gerakan serikat pekerja di Inggris, berencana untuk membatasi secara ketat apa yang disebut kontrak tanpa jam kerja (zero-hours contracts).
Hal ini dilakukan untuk memberikan perlindungan lebih besar kepada karyawan baru terhadap pemecatan dan mendukung kenaikan gaji.
Mereka menyatakan akan mencabut undang-undang yang membatasi kegiatan serikat pekerja dan mendorong pengaturan kerja yang lebih fleksibel.
Ide ini membuat pengusaha telah menyatakan keprihatinannya dan mendorong Partai Buruh untuk melakukan konsultasi dengan pengusaha.
Partai Konservatif mengatakan rencana Partai Buruh akan mengorbankan lapangan kerja dan menyebabkan lebih banyak pemogokan.
Stabilitas
Starmer menekankan betapa bergejolaknya politik Inggris sejak Brexit di mana terdapat lima perdana menteri dari Partai Konservatif menduduki Downing Street dalam delapan tahun terakhir. Pergolakan ini berkontribusi pada rendahnya tingkat investasi bisnis.
Prospek stabilitas yang lebih baik di bawah pemerintahan Partai Buruh, terutama jika mereka memenangkan mayoritas kursi di parlemen diklaim dapat membantu mengurangi kegelisahan di kalangan investor. (ADF)