Menhub Dorong DJKA dan KAI Tingkatkan Pemasukan untuk Negara
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Ditjen Perkeretaapian (DJKA) dan PT KAI dapat meningkatkan pemasukan negara dari sektor PNBP.
IDXChannel - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta Ditjen Perkeretaapian (DJKA) dan PT KAI dapat meningkatkan pemasukan negara dari sektor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal ini dilakukan untuk pengembangan layanan kereta api ke depan.
Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, di tengah tantangan seperti pandemi dan keterbatasan fiskal negara, diperlukan inovasi atau cara baru dalam rangka meningkatkan pelayanan perkeretaapian nasional.
“Koordinasi yang baik antara Ditjen Perkeretaapian (DJKA) dan PT KAI sangat penting, agar sektor perkeretaapian bangkit lebih cepat bisa terjadi sesuai harapan kita,” kata Budi Karya dalam Keterangan resmi yang diterima MPI, Jumat (11/2/2022).
Menhub mengatakan, sesuai Rencana Induk Perkeretaapian (RIPNAS) 2011-2030, arah pembangunan perkeretaapian adalah mewujudkan layanan kereta api yang optimal yang mengedepankan keselamatan dan pelayanan prima, dan didukung dengan teknologi yang semakin canggih.
“Dengan kemampuan fiskal yang terbatas, maka kita upayakan pembangunan perkeretaapian tetap lanjut melalui konsep pendanaan kreatif non APBN dengan menggandeng pihak swasta. Seperti pada beberapa proyek kereta api logistik di Sulawesi dan Kalimantan,” tuturnya
Dukungan lainnya yaitu pemberian subsidi rutin setiap tahunnya untuk pelayanan kereta api ekonomi dan perintis melalui program Public Service Obligation (PSO), Subsidi Kereta Perintis, dan perawatan prasarana melalui pembiayaan Infrastructure Maintenance and Operation (IMO).
“Saat ini PT KAI mendapat penugasan untuk menyelesaikan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan LRT Jabodetabek,” urainya.
Hal tersebut menunjukkan sektor perkeretaapian memiliki peran penting dalam mewujudkan konektivitas yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.
“Kita ingin kereta api menjadi leading moda transportasi yang mengakomodasi pergerakan orang dan barang di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya. (TYO)