Menkeu Pamer Realisasi Pendapatan Negara 2021 Capai Rp2 Ribu Triliun di DPR
Menkeu Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR menyampaikan laporan pemerintah pusat (LKPP) 2021, salah satunya realisasi pendapatan negara Rp2.011,3 triliun.
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR ke-26 menyampaikan laporan pemerintah pusat (LKPP) 2021, salah satunya realisasi pendapatan negara yang melampai target mencapai Rp2.011,3 triliun.
"LKPP tahun 2021 ini terdiri dari 7 komponen laporan, pertama laporan realisasi APBN, kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), ketiga neraca, keempat laporan operasional, kelima laporan arus kas, keenam laporan perubahan ekuitas, dan ketujuh catatan atas laporan keuangan yang disertai ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya," ungkap Sri Mulyani saat menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 atau RUU P2 APBN dalam rapat paripurna DPR RI ke-26 di Jakarta, hari ini (30/6/2022.
Seluruh kinerja keuangan negara pada tahun 2021, sambung dia, tercermin dalam LKPP 2021. Dalam laporan realisasi APBN, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.011,3 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp1.547,8 triliun,
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp5 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut melampaui target yang ditetapkan dalam APBN tahun 2021 yaitu 115,35 persen atau mengalami pertumbuhan 22,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.
"Ini adalah pencapaian di atas 100 persen pertama kali sejak 12 tahun terakhir. Realisasi penerimaan pajak tahun 2021 mencapai Rp1.547,8 triliun, atau sebesar 107,15 persen dari target APBN TA 2021. Ini berarti, pada tahun 2021 lalu, penerimaan negara telah kembali pada level pra-pandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.546 triliun," jelas Sri.
Realisasi belanja di TA 2021 mencapai Rp2.786.4 triliun, atau 101,32 persen dari APBN TA 2021. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.000,7 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp785,7 triliun. Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2021 adalah sebesar Rp775,06 triliun.
"Realisasi defisit ini jauh lebih kecil dari yang dianggarkan untuk tahun 2021 dengan defisit sebesar 4,57 persen dari PDB. Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu sebesar 5,7 persen dari PDB," ucapnya.
Realisasi pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp871,7 triliun atau 86,62 persen dari target APBN sebesar Rp1.006,4 triliun. Sri mengatakan bahwa ini adalah konsekuensi dari defisit yang lebih kecil. Pembiayaan ini terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp881,6 triliun dan pembiayaan luar negeri minus Rp9,9 triliun.
"Pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU, terutama untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur," tambah Sri.
Dengan defisit yang jauh lebih rendah sebagai akibat membaiknya pendapatan negara dan optimalisasi pembiayaan anggaran, masih terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun 2021 sebesar Rp96,6 triliun.
"SILPA tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan APBN menjadi kuat di dalam menyongsong tahun 2023," tutup Sri Mulyani. (RRD)