Menko PMK Minta Mahasiswa Terlibat dalam Pengetasan Stunting dan Kemiskinan
Menteri Koordinator PMK RI, Muhadjir Effendy menyebutkan pentingnya pelibatan perguruan tinggi dalam mensukseskan pengentasan stunting.
IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Muhadjir Effendy menyebutkan pentingnya pelibatan perguruan tinggi dalam mensukseskan pengentasan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Menko Muhadjir meminta perguruan tinggi untuk ikut berperan aktif dalam mengimplementasikan program yang berkaitan dengan penanganan stunting serta kemiskinan ekstrem melalui kegiatan Kuliah, Kerja, Nyata (KKN) para mahasiswanya.
“Perlu dilibatkan dunia pendidikan melalui perguruan tinggi di wilayah masing-masing, dimana mahasiswanya berperan aktif dalam mengimplementasikan program kegiatan yang berkaitan dengan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Muhadjir Effendy, Jumat (17/2/2023).
Terkait penanganan kemiskinan ekstrem di Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah daerah kata Muhadjir perlu membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial di setiap desa.
"Ini bertujuan untuk memperbarui data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan percepatan penyerahan bantuan sosial," jelasnya.
Pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya juga perlu gencar dilakukan sehingga menambah pendapatannya, dari segi kesehatan pemerintah menjalankan program Bantuan Sosial bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) kepada masyarakat miskin ekstrem.
Untuk mengakomodir bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat, Menko Muhadjir meminta perangkat daerah dapat mendata dan segera mengusulkan warganya khususnya yang ada didalam desil 1 data P3KE untuk diajukan kepada Kementerian Sosial.
“Pemerintah daerah dapat segera mengusulkan warganya yang termasuk didalam desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sehingga pemberian bantuan oleh kemensos dapat dipercepat,” pungkas Muhadjir.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Kalimantan Selatan mencapai angka 24,6 persen. Angka stunting tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,4 persen.
Namun, dari kabupaten/kota di Kalimantan Selatan masih terdapat wilayah yang mengalami kenaikan angka stunting yaitu Kotabaru, Hulu Sungai Utara, Kota Banjar Baru, Hulu Sungai Tengah, dan Barito Kuala.
Di Kotabaru contohnya, kondisi geografis yang masih berupa pegunungan dan hutan mempersulit pemerintah daerah dalam memberikan bantuan alat antropometri dan USG maupun bantuan sosial lainnya, sehingga menyebabkan masih tingginya angka prevalensi stunting.
Permasalahan lain yang juga dirasakan oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu kurangnya tenaga pelaksana gizi dan bidan terampil di posyandu maupun puskesmas daerah yang memiliki angka stunting tinggi.
Pendataan masyarakat yang belum mendapatkan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), PBI JK, dan bantuan lain sejenisnya juga penting dalam mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem.
(SLF)