Menkop UKM Optimistis Belanja Produk Lokal Pemerintah Bakal Tembus Rp500 T

Nilai tersebut masih sangat jauh dibandingkan Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri yang dipatok hingga Rp493,3 triliun.

IDXChannel - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat nilai belanja produk lokal yang dihasilkan para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi per 26 April 2022 baru mencapai Rp96,2 triliun.

Nilai tersebut masih sangat jauh dibandingkan Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri yang dipatok hingga Rp493,3 triliun. Dalam mendorong Aksi Afirmasi Peningkatan Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri (PDN), maka dilaksanakan Pameran dan Temu Bisnis Tahap II dari tanggal 11 -26 April 2022, di Jakarta.

“Alhamdulillah acara puncak pameran dan temu bisnis telah selesai dilaksanakan, banyak potensi, komitmen, dan transaksi yang dihasilkan. Seluruh K/L, Pemda, BUMN, dan penyedia (UMKM dan Koperasi) berperan aktif dalam kegiatan ini, kurang lebih 1.600 partisipan yang hadir dalam acara ini,” kata Teten di Jakarta, Rabu(27/4/2022).

Pameran itu menampilkan lebih dari 400 UKM teknologi tinggi antara lain AVS Simulator tank, mobil dan las simulator, femicam- detektor kanker rahim, robotik tele, presents telediagnosa dokter, serta ARTS artificial inteligent roboti trainer set. Ada pula oksigen generator, pengukur kualitas air digital, MPoin - thorn water tank, dan dehidrator, pengering sayur-sayuran.

“Temu Bisnis dilaksanakan antara penyedia dan 10 K/L dan 10 Pemda dengan Rencana Umum Pengadaan Produk Dalam Negeri terbesar menghasilkan potensi pengadaan sebesar Rp1,55 triliun,” lanjut Teten.

Selain itu, telah dilaksanakan pula fasilitasi oleh Kementerian PUPR berupa penandatangan 10 komitmen antara pemenang tender dan penyedia bahan baku lokal senilai Rp1,95 triliun. Ada pula penandatanganan 92 kontrak di 10 K/L dan 10 Pemda dengan RUP PDN terbesar, nilai Rp1,79 triliun selama April 2022.

Teten mengatakan kegiatan temu bisnis biasanya menghubungkan antara Business To Business (pelaku usaha dan pelaku usaha). “Maka melalui kegiatan ini kami mencoba menjembatani pemerintah dan pelaku usaha, yang tentunya terdapat langkah pengadaan yang berbeda, namun terus diupayakan penyederhanaan dan penerapan good governance,” sambungnya.

Selanjutnya target 1 juta produk masuk dalam ekatalog, dia mengajak peran aktif seluruh K/L, Pemerintah Daerah, asosiasi UMKM, marketplace untuk melakukan pendampingan kepada para UMKM.

Teten yakin dengan meningkatkan konsumsi pemerintah dan BUMN terhadap produk dalam negeri nantinya mendorong kepercayaan dunia usaha (swasta) pada produk dalam negeri, yang potensi permintaannya sangat besar.

“Saya optimistis realisasi pengadaan pemerintah bagi Produk Dalam Negeri, UMKM, dan Koperasi dapat mencapai lebih dari Rp500 triliun tahun ini. Kita tingkatkan konsumsi produk dalam negeri untuk mendorong  pertumbuhan ekonomi nasional,” pungkasnya. (TSA)