Menpan RB Beri Kisi-Kisi agar Tukin PNS Bisa Naik di 2024
Sehingga dengan indikator tersebut, maka ujungnya akan ada nilai reformasi birokrasi yang naik, dan menjadi penilaian untuk menaikan tukin para PNS.
IDXChannel - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB), Azwar Anas, membeberkan cara agar tunjangan kinerja (tukin) PNS di instansi pemerintahan pusat maupun daerah mengalami kenaikan di 2024.
Azwar Anas menjelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan mengendalikan inflasi, menarik investasi untuk mengembangkan perekonomian daerah, mengoptimalkan belanja produk dalam negeri, dan mengadopsi digitalisasi.
Sehingga dengan indikator tersebut, maka ujungnya akan ada nilai reformasi birokrasi yang naik, dan menjadi penilaian untuk menaikan tukin para PNS.
"Hari ini Kementerian/Lembaga datang ke kami, banyak sekali terutama di akhir tahun, agar nilai RB (Reformasi Birokrasi) naik, ujungnya supaya tunjangan kinerja naik," jar Azwar Anas dalam acara Malam Anugerah Bangga Berwisata di Indonesian 2023 di Jakarta, Jumat (15/12/2023).
"Kami telah bersepakat dengan Pak Mendagri dan Pak Menko, yaitu mereka yang harus bisa menekan angka kemiskinan, mendorong pertumbuhan investasi, dan belanja katalog produk dalam negerinya tinggi, dan menjaga inflasi, dan di bawahnya digitalisasi," sambungnya.
Lebih lanjut, Azwar Anas menjelaskan berdasarkan perhitungan BPS, peralihan belanja produk impor ke belanja produk dalam negeri senilai Rp400 triliun dapat berdampak ekonomi hingga 1,7% dengan serapan 2 juta tenaga kerja.
"Ke depannya, kita akan berfokus pada peningkatan kualitas dan inovasi produk dalam negeri, lebih berkomitmen dalam bangga Indonesia, baik bangga buatan Indonesia dan juga bangga berwisata di Indonesia," sambungnya.
Selain itu menurutnya, implementasi Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI) yang menjadi ujung tombak kemajuan industri dalam negeri yang bersumber dari UMKM/IKM/Artisan lokal. Hingga saat ini tercapai 22,9 juta produk onboarding dalam ekosistem digital dari target 30 juta pada tahun 2024.
Hal itu diharapkan agar produk UMKM punya pemasaran produk yang lebih luas dan akhirnya produk UMKM bisa lebih mudah terserap oleh pasar. Sehingga ada perputaran ekonomi yang lebih besar hasil konsumsi produk lokal.
"Selanjutnya, diperlukan komitmen yang kuat dari kita semua untuk mengurangi belanja produk impor," pungkasnya.
(NIA)