Mensesneg Sebut MBG Jadi TKD yang Berbentuk Program Pemerintah Pusat
Penyaluran transfer ke daerah (TKD) saat ini telah dibagi dua skema.
IDXChannel - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, penyaluran transfer ke daerah (TKD) saat ini telah dibagi dua skema.
Pertama langsung ke daerah, kedua penyaluran secara tidak langsung melalui program pemerintah pusat.
Pernyataan ini dilontarkan Prasetyo, sekaligus merespon sejumlah kepala daerah yang meminta penjelasakan terkait pemangkasan TKD ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
"Kita berikan pemahaman bersama, penjelasan bersama bahwa sesungguhnya yang berkenaan dengan masalah TKD ini kan sekarang dibagi menjadi dua; transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung," kata Prasetyo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).
Prasetyo menjelaskan, TKD tak langsung itu bisa berbentuk program pemerintah pusat yang langsung dirasakan masyarakat di daerah. Menurutnya, salah contoh TKD tak langsung itu seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Salah satunya misalnya contoh program makan bergizi gratis, itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya Itu kan kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya tahun depan Itu kan di Rp335 triliun. Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu," kata Prasetyo.
Kendati demikian, Prasetyo berkata, Pemerintah Pusat telah memberi penjelasan pada para kepala daerah perihal TKD.
Dia pun mengajak seluruh kepala daerah bisa memperbaiki tata kelola anggaran agar masyarakat bisa langsung merasakan dampaknya.
"Oleh sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah, mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yamg memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat," kata Prasetyo.
Sebelumnya, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan hasil pertemuan dengan sejumlah kepala daerah yang membahas rencana penyesuaian anggaran daerah. Purbaya menyebut, sebagian besar gubernur menyatakan keberatan atas pemotongan transfer ke daerah yang dicanangkan pemerintah pusat.
“Kalau semua orang angkanya dipotong ya pasti semuanya enggak setuju. Itu normal, cuma kita lihat aja gimana,” kata Purbaya.
Dia menilai, ketidaksepakatan tersebut wajar. Namun, dia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif di tingkat daerah.
"Kalau mereka mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu udah bagus, anggarannya enggak ada yang hilang sana sini," kata dia.
(Nur Ichsan Yuniarto)