Menteri ESDM Minta Vale segera Tentukan Harga Divestasi Saham
Penentuan harga menjadi syarat untuk memperpanjang izin operasi setelah kontraknya habis pada Desember 2025.
IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Vale Indonesia Tbk untuk segera menentukan harga dari 11 persen saham yang harus di divestasikan kepada pemerintah.
Sebagaimana diketahui, hal tersebut merupakan syarat untuk memperpanjang izin operasi setelah kontraknya habis pada Desember 2025.
Hingga saat ini, emiten berkode INCO itu belum juga mengajukan penawaran harga untuk divestasi saham.
Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, jika Vale tidak juga menyampaikan harganya atau merampungkan divestasi saham ini maka pemerintah akan mencabut izin operasi perusahaan tersebut.
"Dia belum menyampaikan (harga) karena prosesnya masih berlangsung. Nah, dia itu kan punya deadline desember 2025 jadi dan kalau 1 tahun dari 2025, Desember 2024 otomatis stop, terlambat pengajuannya," jelas Arifin ketika ditemui di Kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/6/2023).
Arifin menambahkan, pemerintah meminta kepastian soal harga saham Vale mengingat sudah ada beberapa rencana investasi yang signifikan terutama menuju kendaraan listrik.
"Kita minta kepastian sekarang, dan dia juga butuh kepastian karena sekarang ini sudah ada rencana-rencana investasi yang signifikan menuju motor listrik antara lain kerja sama dengan Ford, Volkswagen, Huayou untuk pembangunan smelter High Pressure Acid Leaching (HPAL), kemudian antara Vale dengan Baowu Steel Group dan Shandong Xinhai Technology untuk membuat stainless steel, Huayou juga akan membangun Indonesai Pomala Industrial Park (IPIP)," papar dia.
Sebelumnya, Arifin mengungkapkan bahwa Vale juga telah membuka peluang untuk mendivestasikan sahamnya kepada Indonesia, bahkan lebih dari 11 persen. Namun syaratnya, Vale menginginkan pengendalian operasional dan konsolidasi finansial.
"Hasil rapat 4 Mei 2023 terkait divestasi, Vale membuka peluang divestasi saham lebih besar dari 11 persen, dengan hak pengendalian operasional, dan financial consolidation," kata dia.
Namun, tidak hanya Vale, kata Arifin, Holding BUMN pertambangan MIND ID juga menginginkan pengendalian operasional tersebut.
"MIND ID juga menginginkan hal pengendalian operasional dan financial consolidation," ungkap dia.
Oleh sebab itu, Arifin menilai, MIND ID meminta dukungan pemerintah dalam proses negosiasi melalui momentum perpanjangan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). (NIA)