Menteri PU Usul Tambahan Anggaran Rp60,6 Triliun di 2025 untuk Bangun IKN dan Papua
Menteri PU mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp60,6 triliun di 2025. Anggaran tersebut rencananya khusus dialokasikan untuk IKN dan pemekaran Papua.
IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp60,6 triliun di 2025. Anggaran tersebut rencananya khusus dialokasikan untuk 3 unit kerja, yaitu Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, dan Ditjen Cipta Karya.
Dody menjelaskan kebutuhan anggaran tersebut akan digunakan untuk meneruskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terkait penyediaan infrastruktur dasar dan sarana prasarana kelengkapan kota, hingga pembangunan di wilayah Pemekaran Papua.
"Tahun 2025 sendiri saya berniat mengajukan tambahan sekitar Rp60,6 triliun, antara lain untuk dukungan IKN, Papua, karena ada pemekaran provinsi di sana," ujar Dody dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Selasa (3/12/2024).
Pada kesempatan tersebut, Dody merinci penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Ditjen SDA sebesar Rp8,03 triliun, Ditjen Bina Marga Rp35,89 triliun, dan Ditjen Cipta Karya sebesar Rp16,68 triliun.
Berdasarkan alokasi program pembangunan, lewat usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk IKN sebesar Rp14,87 triliun yang digunakan untuk pembangunan jalan di dalam KIPP, pembangunan jalan tol IKN, dan duplikasi jembatan pulau balang bentang pendek.
Dukungan anggaran untuk IKN juga dialokasikan untuk penyelesaian pembangunan SPAM Saritas, Gedung Kantor Pemerintah, Kantor Keamanan seperti Polri dan BIN.
Kemudian, untuk dukungan pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua akan dialokasikan sebesar Rp4 triliun. Digunakan untuk pembangunan jalan nasional menuju KPP dan jalan akses nasional ke KPP di Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.
Selanjutnya pekerjaan DOB Papua juga meliputi pembangunan gedung DPRD, Kantor Gubernur, beserta sarpras air minum dan sanitasi.
Tambahan anggaran juga rencananya dialokasikan untuk pelaksanaan Inpres sebesar Rp28,55 triliun. Terdiri dari Inpres percepatan penyediaan irigasi, Inpres Jalan Daerah, dan Inpres percepatan penyediaan air minum.
Adapun kegiatan strategis lainnya yang akan diusulkan lewat penambahan anggaran ini sebesar Rp13,18 triliun yang digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Becakayu, pembangunan jembatan gantung, pembangunan jalan bebas hambatan Serang-Panimban dan akses pelabuhan Patimban.
Dana tersebut juga digunakan untuk pembangunan prasarana olahraga, pasar, perguruan tinggi, SPAM, dan prasarana air limbah, dan beberapa kegiatan strategis lainnya seperti pembangunan beberapa bendungan dan penanganan bencana pasca letusan gunung berapi.
(Febrina Ratna)